Home / Kliping / Realisasi Komitmen Dinanti
G21

Realisasi Komitmen Dinanti

Lanjutkan Perbaikan Tata Kelola Lahan dan Kehutanan serta Energi

Capaian dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-21 di Paris, Perancis, memberi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia diharapkan segera mewujudkan komitmen penurunan emisi 29-41 persen.

Kesepakatan pada Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) baru tercapai, Minggu (13/12) dini hari, lewat sehari dari jadwal. Menurut Presiden COP 21 UNFCCC Laurent Fabius, Adopsi Kesepakatan Paris jadi peristiwa bersejarah bagi kemanusiaan.

Berbagai pernyataan para ketua delegasi menunjukkan, Kesepakatan Paris merefleksikan solidaritas negara-negara maju dan negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.

Dalam konteks Indonesia, penurunan emisi amat signifikan jika bisa membenahi tata kelola lahan, kehutanan, dan penggunaan energi terbarukan. Itu butuh kerja keras karena sektor itu butuh perubahan paradigma untuk menurunkan emisi.

“Kita hadapi lembaran baru di mana tiap negara penting menginternalisasi kesepakatan ini dan menerjemahkan jadi kebijakan dan pendekatan tiap negara demi mencapai perubahan dengan sasaran global,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pesan tertulisnya seusai mengikuti sidang penutupan COP 21 di Paris, Minggu (13/12).

Ia mengatakan, pekerjaan rumah ke depan amat banyak di sektor kehutanan dan energi (industri dan transportasi). Dalam isu itu, Indonesia mulai memperkuat perlindungan ekosistem rawa gambut yang jika kering dan terbakar menjadi sumber emisi karbon tinggi.

Menurut rencana, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beberapa poin, seperti penghentian pemberian izin dan perlindungan kubah gambut, dimasukkan PP baru.

Dalam COP Ke-22 2016 di Maroko, Indonesia diharapkan menunjukkan perkembangan lebih baik dalam penurunan emisi. “Indonesia sebagai negara berkembang, lebih maju dan aktif, ada di posisi tengah untuk menapak maju,” ujarnya.

Perubahan sistem

Secara terpisah, Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengatakan, Kesepakatan Paris berdampak signifikan bagi warga dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Namun, itu tak menjamin perubahan sistem tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. “Kondisi lingkungan dan warga Indonesia yang terdampak perubahan iklim mengkhawatirkan,” ucapnya.

Sikap Pemerintah Indonesia amat pragmatis dan kurang aktif berperan strategis pada negosiasi di Paris. Itu membuat Indonesia hanya ikut kesepakatan dan kepentingan negara maju. Artinya, Pemerintah Indonesia mementingkan dukungan program yang jadi bagian dari mekanisme pasar (yang dibangun negara-negara maju) pada negosiasi di Paris.

“Kita tak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan SDA di Indonesia lebih maju jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia jadi bagian skema pasar demi memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.

Kesepakatan Paris tidak akan berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, laut, tak memakai energi dari sumber kotor batubara, menghentikan kejahatan korporasi terkait SDA di Indonesia.

(BBC/GSA/ICH)

Check Also

pemda didorong tata lanskap

Pemda Didorong Tata Lanskap Kota

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah untuk menata …