Home / Kliping / Sampai Kapan Berseteru Soal Sampah?
sampah2

Sampai Kapan Berseteru Soal Sampah?

Hampir 26 tahun kawasan Bantargebang, Kota Bekasi, menjadi lokasi pembuangan sampah Jakarta. Dalam enam tahun terakhir lokasi itu berwujud tempat pengolahan sampah terpadu.

Menjelang akhir 2015, konflik pengelolaan sampah di wilayah ini kembali mencuat. Rakyat kecil yang selama ini terdampak tetap jadi korban.

Selama 26 tahun pula kehidupan warga di sekitar Bantargebang dibekap anyir sampah. Mereka pun terpaksa membiasakan diri. “Saat musim hujan seperti sekarang baunya makin parah. Mual dan pusing…. Tapi, ya, mau bagaimana lagi,” ujar Saunah (55) pasrah. Warga Kelurahan Cikiwul, Bantargebang, ini tak berdaya.

Tidak hanya bau yang menguar ke udara, Nuryadi (38), warga Kelurahan Sumur Batu, Bantargebang, mengakui, kondisi air bersih yang diperoleh dari sumur juga berbau tak sedap. Ini karena rumah Nuryadi belum terkoneksi dengan saluran pipa ke sumur artesis.

Akibatnya, pengeluaran Nuryadi membengkak. Ia harus mengeluarkan Rp 20.000 per hari untuk membeli isi ulang air mineral galon. “Saya tidak berani mengonsumsi air dari sumur. Jadi, hanya dipakai untuk mandi. Untuk keperluan minum dan masak beli air mineral galon,” ujar Nuryadi.

Nuryadi menceritakan, sebelum dijadikan lokasi pembuangan sampah, daerah Bantargebang kebanyakan merupakan hamparan sawah hijau dan kebun dengan air sumur yang masih bersih. Namun, kini area itu berganti dengan bukit sampah disertai hilir mudik truk.

Nuryadi dan Saunah berpendapat, beralihnya kawasan Bantargebang menjadi lokasi pembuangan sampah belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat. Akses pendidikan dan kesehatan juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan lain. Namun, dampak buruk, seperti polusi udara dan tercemarnya sumber air bersih, harus diterima warga.

Dari evaluasi DPRD Kota Bekasi terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Lahan TPST Bantargebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, terdapat sejumlah fasilitas yang belum dipenuhi dan berpengaruh pada kehidupan warga.

Hal itu antara lain instalasi pipa dari sumur artesis yang belum tersalur ke seluruh rumah penduduk dan tidak adanya zona penyangga antara permukiman warga dan TPST Bantargebang. Belum lagi buruknya sistem saluran air lindi sehingga air sampah di TPST mencemari Sungai Ciasem yang melintasi Bantargebang.

Terdapat 15.007 keluarga di tiga kelurahan, yakni Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumur Batu, yang terdampak sampah dan diajukan untuk mendapatkan uang kompensasi dari sampah sejak 2009. Setiap keluarga memperoleh Rp 100.000 per bulan atau Rp 300.000 untuk penerimaan tiga bulan sekali.

Namun, nyatanya selama ini warga hanya menerima Rp 190.000 per tiga bulan. Nuryadi dan Saunah, misalnya, mengakui mendapat jatah Rp 200.000 setiap tiga bulan sekali, tetapi dipotong Rp 10.000 untuk operasional RT. Mereka selama ini tidak tahu bahwa ada hak Rp 300.000 per tiga bulan.

Kepala Bidang Data Potensi dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim Rukmawan mengakui, Pemerintah Kota Bekasi mengalihkan uang kompensasi Rp 100.000 per tiga bulan yang seharusnya diterima setiap keluarga untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dana itu dikelola lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) tingkat kelurahan.

Ironisnya, pengalihan dana tersebut selama ini tidak tersosialisasikan kepada warga. Warga hanya merasakan akumulasi dampak negatif dari gunungan sampah, tetapi tak mendapat kompensasi setimpal.

Padahal, volume sampah yang ditumpuk di TPST Bantargebang makin membeludak. Sekitar setahun terakhir, sebanyak 6.800 ton sampah Jakarta setiap hari ditumpahkan ke areal seluas 110 hektar di Bantargebang. Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 Tahun 2009, DKI Jakarta semestinya hanya mengirimkan 3.000 ton sampah per hari. Dari pembuangan sampah ini, pengelola memperoleh upah pungut sekitar Rp 255 miliar per tahun.

Membengkaknya volume sampah itu pula yang menjadikan pihak pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI), berdalih tidak mampu memenuhi kesepakatan investasi dengan Pemprov DKI Jakarta yang dibuat sejak 2008. “Potensi gas metana yang banyak ini tidak bisa tersedot karena volume sampah terlalu besar. Sumur gas kami pun rusak karena tertumpuk sampah,” ujar Direktur Utama PT NOEI Agus Nugroho Santoso.

Perjanjian kerja sama selama 25 tahun itu mencantumkan kewajiban pengelola untuk membangun teknologi gasification landfill anaerobic digestion (Galfad) yang seharusnya dapat menghasilkan listrik 26 megawatt (MW). Namun, saat ini listrik yang dihasilkan baru 2,5 MW. Selain teknologi penghasil listrik, pengelola juga belum mampu memperoleh sumber pendanaan lain dari perdagangan karbon.

Berpijak dari kontrak kesepakatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pengelola TPST Bantargebang wanprestasi dan berencana untuk memutus kontrak kerja sama. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan swakelola.

Polemik panjang

Terkait atau tidak, konflik sampah di Bantargebang yang nyaris berujung krisis sampah di Ibu Kota berawal dari surat peringatan pertama Pemprov DKI Jakarta kepada pengelola pada awal Oktober silam. Selang 20 hari, giliran DPRD Kota Bekasi menggelar inspeksi mendadak dan mendapati enam truk sampah DKI Jakarta melanggar ketentuan rute dan jam operasional. Pelanggaran angkutan sampah ini dijadikan pijakan DPRD untuk menyoal aspek lain dengan merujuk Perjanjian Kerja Sama No 4/2009.

Sampah di DKI Jakarta sempat menumpuk karena truk pengangkut sampah tujuan Bantargebang hanya dapat lewat pada malam hari setelah dicegat di Cileungsi, Bogor, oleh sekelompok orang. Kondisi ini berangsur pulih setelah Pemkot Bekasi mengizinkan pengangkutan sampah 24 jam melalui jalur Bekasi Barat dan Jatiasih.

Konflik sampah ini tampaknya belum mereda. Senin (21/12), sejumlah warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Bekasi Bersih mendatangi DPRD Bekasi serta mendesak agar TPST Bantargebang ditutup karena menilai selama ini lebih banyak mendatangkan dampak negatif.

Selain itu, DPRD Kota Bekasi pun berniat membentuk panitia khusus untuk mendalami persoalan perjanjian kerja sama TPST Bantargebang. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengakui, rekomendasi pembentukan pansus ini karena hasil evaluasi terhadap perjanjian kerja sama menyebutkan banyak pelanggaran lintas sektoral.

Jika DPRD jadi membentuk pansus, polemik mengenai sampah di Bantargebang seolah ingin terus diembuskan. Padahal, di Bantargebang tidak hanya terdapat TPST Bantargebang yang menjadi lokasi pembuangan sampah DKI. Ada juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu seluas 14,2 hektar yang menjadi lokasi pembuangan sampah Kota Bekasi. TPA ini pun bermasalah karena sudah terlalu sempit, tidak sebanding dengan volume sampah yang dikirimkan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, swakelola yang diwacanakan Pemprov DKI Jakarta merupakan hak mereka. Namun, ia memastikan TPST Bantargebang tak akan ditutup sebagai lokasi pembuangan sampah DKI karena hal itu justru kontrapoduktif.

Terkait dengan kerja sama TPST Bantargebang, Pemkot Bekasi akan mengajukan penambahan pasal terhadap sejumlah klausul, seperti kenaikan uang kompensasi, jam operasional angkutan sampah menjadi 24 jam, kewajiban untuk penanggulangan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur di sekitar TPST Bantargebang dan teknologi ramah lingkungan.

Warga seperti Saunah dan Nuryadi tidak mempersoalkan TPST Bantargebang dikelola oleh siapa. Yang terpenting adalah pengelolaan itu mampu mengubah kehidupan warga yang kian rentan terhadap penyakit. Pemerintah perlu segera mencari solusi! (HARRY SUSILO)

sumber:http://print.kompas.com/baca/2015/12/23/Sampai-Kapan-Berseteru-Soal-Sampah

Check Also

Pekerja akan memindahkan sejumlah tiang yang menghalangi jalur sepeda di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (01/08/2018). Jalur sepeda di sepanjang jalan ini terhalang beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tiang lampu lalu lintas, hingga tiang rambu penunjuk jalan.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Perluasan Jalur Sepeda, Efektifkah untuk Mengurangi Polusi Udara?

KOMPAS.com – Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menggunakannya …