Home / Kliping / Sementara Stasiun dan Halte Sulit Diakses…
Pengemudi-Ojek-Online2

Sementara Stasiun dan Halte Sulit Diakses…

Aplikasi pemesanan ojek sudah terpasang di ponsel Abdurrahman (19). Pemuda yang memiliki kelemahan penglihatan itu memilih ojek di tengah sulitnya aksesibilitas angkutan massal bagi difabel seperti dirinya.

“Dulu, saya naik angkot atau KRL. Tetapi, akses ke stasiun atau angkutan umum itu tak mudah bagi kami. Begitu ada ojek daring, saya memilih memakai itu karena bisa diantar dari rumah ke tempat tujuan,” kata mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan itu, awal Desember lalu.

Penyandang disabilitas seperti dirinya bukannya tak ingin naik angkutan massal seperti KRL atau bus transjakarta. Apalagi, tarif angkutan massal lebih murah, berjadwal, dan relatif lebih aman dari kriminalitas.

Namun, akses menuju banyak stasiun atau halte sangat sulit. Begitu pula dengan kondisi trotoar yang buruk sehingga menyulitkan dan membahayakan penyandang disabilitas.

“Kami saja sulit mengakses fasilitas umum itu, apalagi teman-teman pengguna kursi roda. Mereka yang paling sulit mengakses fasilitas umum,” kata Abdurrahman.

Siddam Hasyim (25), seorang penyandang tunanetra, masih ingat kejadian tiga bulan lalu di Stasiun Daru, Tangerang. Saat itu, tongkat penunjuk jalannya terjeblos di celah antara kereta dan peron. Dia pun terjatuh dan pundak kanannya menghantam beton peron. Dua minggu dia harus menjalani penyembuhan sehingga harus absen mengajar.

Hal ini makin menguatkan pengalaman kaum difabel yang masih disingkirkan dalam akses ke fasilitas publik, termasuk untuk menikmati angkutan massal.

Siddam mengakui, akhirnya ia memilih mengandalkan ojek untuk perjalanan sehari-hari. Konsekuensinya, rata-rata dia harus mengeluarkan Rp 100.000 per hari karena biaya ojek sekali jalan minimal Rp 15.000. Bandingkan dengan tarif KRL yang berkisar Rp 2.000 hingga Rp 11.000 atau tarif datar transjakarta Rp 3.500.

Apa daya, tarif bersubsidi untuk angkutan massal ini teramat sulit dinikmati Siddam dan teman-teman difabel lainnya lantaran masalah akses ke titik transit bus atau kereta.

Bukan hanya warga difabel dengan keterbatasan akses yang kemudian beralih menggunakan ojek, terutama sejak maraknya kemudahan ojek daring. Sebagian warga Bekasi yang ditemui pada Minggu (20/12) pun mengaku masih membutuhkan layanan ojek karena transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya belum terintegrasi dan sesuai dengan harapan publik.

Gana (26), warga Pondok Timur Kota Bekasi, menyatakan kerap menggunakan layanan ojek daring karena murah, fleksibel, aman, dapat menghindari kemacetan, dan mudah dipesan. “Setelah pulang kantor, seringnya pulang pakai Go-Jek karena enggak ribet dan lebih cepat dibandingkan harus terjebak macet pakai bus,” kata Gana.

Dia mau saja beralih menggunakan layanan transportasi publik jika sudah terintegrasi, aman, nyaman, dan tidak perlu berdesak-desakan. “Untungnya ojek-ojek ini tidak jadi dilarang karena kita masih sangat terbantu,” ujar Gana.

Begitu juga pengakuan Amoury (25), warga Pondok Gede, Bekasi. Dia mengaku terbantu dengan layanan ojek daring untuk berangkat kerja ke daerah Jakarta Selatan.

Ia menyatakan, layanan ojek masih dibutuhkan sebelum pemerintah menata transportasi massal yang terjadwal, murah, aman, dan nyaman.

Menurut dia, sempat munculnya larangan pengoperasian ojek daring menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan belum peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Dia bersyukur larangan tersebut dibatalkan.

Kembalikan ke aturan

Meskipun ada kebutuhan akan ojek, Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, kebijakan soal angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum harus dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku. Ia berharap semua pihak mendudukkan persoalan angkutan umum ini pada tempatnya.

Shafruhan berpendapat, yang dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait ojek daring sebenarnya sudah sesuai aturan berlaku. “Menteri sudah menjalankan amanat UU No 22/2009 dan PP No 74/2014, sudah benar. Karena ada fenomena tersendiri, ia patuh pada Presiden, itu dibatalkan. Namun, itu tontonan tidak elok karena aturannya dilanggar,” katanya.

Menurut Shafruhan, kontroversi soal ini akan menjadi preseden tidak baik karena seolah-olah jika didasari kebutuhan, semua boleh melanggar. “Mungkin yang tidak dipikirkan adalah ojek online seperti itu berdampak pada angkutan jenis kecil lain, seperti angkutan lingkungan, bajai, mikrolet, dan berpengaruh pada penghasilan sopir,” ujarnya.

Keberadaan beragam angkutan yang bisa dipesan secara daring, seperti ojek dan mobil Uber, menurut Shafruhan, sangat berpengaruh pada keberadaan angkutan lain. “Banyak sopir angkutan resmi yang mengeluh penghasilannya menurun sampai 30 persen,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa tegas menerapkan aturan soal angkutan umum.

“Terkait taksi berbasis online, (Kementerian) Kominfo harusnya tegas. Pemerintah belum melakukan apa pun,” katanya. Beberapa kali Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI bersama Polda Metro Jaya melakukan razia terhadap sopir serta kendaraan Uber dan Grab.

(RAY/ART/ILO)

sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/12/21/Sementara-Stasiun-dan-Halte-Sulit-Diakses

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …