Home / Kliping / Pemprov DKI Audit Pengelola Bantargebang
bantar gebang

Pemprov DKI Audit Pengelola Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menunjuk auditor independen untuk memeriksa pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, setidaknya satu-dua pekan ke depan. Hasil audit akan dijadikan salah satu landasan penerbitan surat peringatan kepada pengelola.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota Jakarta, Senin (28/12), mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada rapat Senin pagi berharap keputusan menerbitkan surat peringatan (SP) ketiga dilengkapi dengan hasil audit dari auditor independen. Dengan demikian, pemutusan kontrak kerja sama memiliki dasar yang kuat.

Menurut Isnawa, keputusan menunjuk auditor independen tak berarti mementahkan SP pertama dan kedua yang telah dilayangkan kepada pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ), dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

“SP pertama dan kedua didasarkan pada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan potensi kerugian daerah dari kerja sama tersebut. Kerja sama seharusnya saling menguntungkan, tetapi dalam kasus ini, DKI dirugikan,” kata Isnawa.

Potensi kerugian daerah muncul karena GTJ dan NOEI dinilai tak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja sama. SP pertama dilayangkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada akhir September 2015, disusul SP kedua pada akhir November 2015.

Pemprov DKI menilai pengelola gagal memenuhi janji membangun dan mengoperasikan semua prasarana pada 2011, antara lain pembangunan fasilitas baru, seperti jembatan timbang, tempat cuci mobil, pusat pendidikan dan pelatihan, serta gapura.

Dengan adanya rencana audit itu, kata Isnawa, penerbitan SP ketiga berpotensi mundur dari seharusnya akhir Desember 2015. Selain dasar penerbitan SP ketiga, audit ditempuh terkait surat kuasa hukum GTJ dan NOEI yang mempertanyakan peringatan yang dilayangkan Pemprov DKI.

Sebelumnya, Direktur Utama PT NOEI Agus Nugroho Santoso mengatakan, fasilitas di TPST Bantargebang yang belum terbangun hingga kini adalah teknologi gasifikasi (thermal process) karena kendala finansial dan volume sampah yang tinggi.

Akibat tingginya volume sampah, rencana operasi produksi listrik tak tercapai. Pengaturan lahan untuk lokasi pembuangan pun tak sesuai rencana. Seperti Agus, Direktur Utama PT GTJ Rekson Sitorus, pada rapat bersama DPRD DKI Jakarta awal November 2015, berharap bisa menyelesaikan persoalan itu dengan duduk bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan dua pihak.

Pemprov DKI menyiapkan dua skenario terkait pengelolaan TPST Bantargebang pada 2016, baik dengan maupun tanpa GTJ dan NOEI sebagai operator. Skenario memuat kebijakan anggaran dan strategi pengelolaan sampah. (MKN)

sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/12/29/Pemprov-DKI-Audit-Pengelola-Bantargebang

Check Also

Pekerja akan memindahkan sejumlah tiang yang menghalangi jalur sepeda di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (01/08/2018). Jalur sepeda di sepanjang jalan ini terhalang beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tiang lampu lalu lintas, hingga tiang rambu penunjuk jalan.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Perluasan Jalur Sepeda, Efektifkah untuk Mengurangi Polusi Udara?

KOMPAS.com – Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menggunakannya …