Home / Kliping / Kereta Cepat Masih Tunggu Dua Dokumen
kereta cepat2

Kereta Cepat Masih Tunggu Dua Dokumen

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin trase untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan keluarnya izin trase ini, pembangunan kereta cepat tinggal menunggu desain rekayasa detail dan hasil sidang analisis mengenai dampak lingkungan yang akan keluar hasilnya dalam waktu dekat.

Jika semua selesai, peletakan batu pertama yang dijadwalkan pada 21 Januari bisa dilaksanakan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata mengatakan, izin trase telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada Selasa lalu. ”Izin trase itu dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar,” kata Barata di Jakarta, Rabu (13/1).

Penetapan izin trase yang diajukan PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) dikeluarkan setelah semua syarat dipenuhi, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang dilintasi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

”Tahap selanjutnya, PT KCIC harus mengantongi izin pembangunan. Untuk itu, PT KCIC harus menyerahkan desain rekayasa detail (detail engineering design/DED) dan studi amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengizinkan pembangunan di lokasi yang diajukan,” kata Barata.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya telah memberikan izin pemanfaatan ruang jalan tol. Sebagian trase kereta cepat bersisian dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. ”Sudah kami keluarkan izin untuk memanfaatkan ruang jalan tol,” ujar Basuki.

Sementara itu, Ary Sudijanto, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, draf dokumen amdal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah ia terima. Menurut rencana, komisi amdal akan membahas isi draf itu pada 18 dan 19 Januari di Jakarta.

Ary memastikan pembahasan telah mengundang unsur masyarakat terdampak, lembaga nonpemerintah, dan instansi terkait. ”Semua yang akan dilalui dan terdampak kereta cepat, mulai dari pihak Lanud Halim Perdanakusuma, kawasan industri, hingga LSM, diundang,” katanya.

Ia menambahkan, pembahasan atau sidang ini bersifat terbuka untuk publik. Bahkan, masyarakat terdampak harus mengetahui rencana proyek fisik ataupun dampak yang mungkin timbul dari aktivitas pengoperasian kereta cepat.

kereta cepat

Biaya Rp 70 triliun

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) Bintang Perbowo dalam penjelasan kepada Kompas menyatakan, pembangunan kereta cepat akan dilakukan oleh PT KCIC. Di perusahaan ini ada saham anak perusahaan Wika, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan salah satu anggota dari konsorsium empat BUMN.

Dana untuk pembangunan proyek ini sebesar 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 70 triliun. Sebanyak 70 persen akan didanai melalui pinjaman dari Tiongkok. Sisanya disediakan oleh konsorsium.

Bintang menyebutkan, pihaknya telah menyetor kewajiban pendanaan itu. Apabila ada masalah dalam konsorsium, menurut dia, hal itu tidak akan mengguncang keuangan Wika. Ia juga menjelaskan, kelayakan bisnis ini bukan hanya dari penjualan tiket, melainkan juga dari bisnis di kawasan pengembangan.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan, urusan izin operasional dan prasarana kereta cepat ini bisa dilakukan sambil jalan karena pembangunan baru selesai tiga tahun lagi.

”Jadi, peletakan batu pertama nanti tidak perlu menunggu izin ini keluar,” ucap Harun. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi badan usaha operasional dan prasarana kereta api adalah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 1 triliun yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham.

Survei LAPI ITB

Harun mengatakan, pada Mei 2015, PT Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB melakukan survei terhadap 2.250 responden pengguna angkutan umum premium Jakarta-Bandung terkait keberadaan kereta cepat. Hasil survei itu menunjukkan, 39 persen responden mempertimbangkan untuk naik kereta cepat, sementara 21 persen responden memastikan akan naik kereta cepat. ”Itu artinya, ada 60 persen responden yang menyambut keberadaan kereta cepat,” katanya.

Saat survei yang dilakukan selama satu minggu itu dijalankan, PT LAPI ITB juga menghitung, jumlah pelaju Jakarta-Bandung setiap hari mencapai 144.000 orang. Jumlah ini hanyalah pelaju yang menggunakan moda transportasi premium, seperti kereta, mobil pribadi, dan travel. Bus ekonomi tidak termasuk di dalamnya. ”LAPI menghitung, pada 2019 nanti akan ada 55.000 orang yang naik kereta cepat,” ujar Harun.

Ia mengingatkan, pembangunan kereta cepat hanyalah membangun alat. ”Yang terpenting adalah mempunyai desain besar pembangunan ekonomi,” katanya. (ICH/NAD/ARN)

Check Also

Petugas UPK Badan Air, sedang membersihkan sampah di kali Ciliwung, Krukut Atas, Tanah Abang Jakarta Pusat. 


Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Sandiaga Klaim Revitalisasi Sungai Ciliwung Bisa Serap 1.200 Lapangan Kerja Berorientasi Lingkungan, http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/11/sandiaga-klaim-revitalisasi-sungai-ciliwung-bisa-serap-1200-lapangan-kerja-berorientasi-lingkungan.

Editor: Wahyu Aji

Sandiaga Klaim Revitalisasi Sungai Ciliwung Bisa Serap 1.200 Lapangan Kerja Berorientasi Lingkungan

TRIBUNJAKARTA.COM, SINGAPURA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghadiri World Cities Summit di Singapura. Dalam …