Home / Kliping / Insentif Bantu Pemilik Pertahankan Bangunan Tua
Salah satu bangunan di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang sedang direnovasi, Jumat (22/1). Dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam pelestarian bangunan bersejarah akan mempercepat pembentukan kawasan bangunan cagar budaya.
Salah satu bangunan di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang sedang direnovasi, Jumat (22/1). Dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam pelestarian bangunan bersejarah akan mempercepat pembentukan kawasan bangunan cagar budaya.

Insentif Bantu Pemilik Pertahankan Bangunan Tua

Jakarta, Kompas – Insentif bagi pihak swasta yang melestarikan bangunan cagar budaya mesti segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi mencegah kerusakan bangunan bersejarah yang tersisa. Konservasi bangunan cagar budaya akan menjadi daya tarik bagi sebuah kota secara keseluruhan.

Salah satu bangunan di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang sedang direnovasi, Jumat (22/1). Dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam pelestarian bangunan bersejarah akan mempercepat pembentukan kawasan bangunan cagar budaya.
Salah satu bangunan di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang sedang direnovasi, Jumat (22/1). Dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam pelestarian bangunan bersejarah akan mempercepat pembentukan kawasan bangunan cagar budaya.

Ketua Tim Pokja RUU Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia Bambang Eryudhawan, Jumat (22/1), mengatakan, pemberian insentif bagi pihak swasta yang melestarikan bangunan cagar budaya miliknya merupakan instrumen untuk menahan laju perusakan bangunan bersejarah.

“Insentif bisa berupa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nol persen bagi pelestari bangunan bersejarah. Penerapan insentif ini tak akan berimbas besar bagi pendapatan asli daerah DKI. Sebaliknya, bangunan bersejarah yang dilestarikan akan menjadi daya tarik kota yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya di sela-sela rangkaian kegiatan pelestarian bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua, Jakarta. Hingga kini, insentif itu belum ada. Hal itu dinilai turut mempercepat kerusakan bangunan bersejarah.

Padahal, Bambang mencatat, Jakarta terhitung awal melakukan revitalisasi bangunan bersejarah, yakni sejak zaman Gubernur Ali Sadikin pada 1970-an. “Singapura saja baru mulai melestarikan bangunan bersejarah pada 1980-an. Namun, Singapura melakukan revitalisasi tergolong cepat, sedangkan kita justru menurun,” katanya.

Kepala Subdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dian Irawati berpendapat, Pemprov DKI memiliki peran sentral dalam pelestarian bangunan di wilayahnya, termasuk memberikan insentif bagi pelestari bangunan.

“Pelestarian bangunan ini kuncinya ada di pemilik. Karena bangunan bersejarah terletak di lokasi yang strategis, PBB tinggi, sementara mereka tidak memiliki uang. Ini yang menjadi salah satu kendala pelestarian bangunan bersejarah,” tuturnya.

Febriyanti Suryaningsih, Executive Director Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) Indonesia mengatakan, ada pemilik yang kesulitan dana untuk memperbaiki bangunan bersejarah yang rusak. Ada juga yang tidak menemukan arsitek atau kontraktor yang tepat untuk melaksanakan perbaikan bangunan.

“PDA, Ausheritage, UNESCO memiliki beberapa kerja sama, antara lain memberikan pelatihan perbaikan bangunan bersejarah, konsultasi, dan pemberian dana perbaikan dari UNESCO ke pemilik bangunan. Dana yang diberikan Rp 250 juta dan harus ditambah dana pribadi dari si pemilik bangunan,” katanya.

Susi Ratnawati, pemilik Kedai Seni Djakarte di Kota Tua, mengatakan, perbaikan bangunan tuanya sudah dua kali dilakukan. Sekali proses perbaikan memakan dana ratusan juta rupiah.

Kawasan Kebayoran

Secara terpisah, Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Suku Dinas Penataan Kota Pemerintah Kota Jakarta Selatan Yanuar Adi, Jumat, menjelaskan, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor D.IV-6099/33/ 1975, kawasan Kebayoran Baru ditetapkan sebagai kawasan pemugaran. Kebayoran Baru dinilai mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta mewakili masa gaya yang khas sekurang-kurangnya 50 tahun. Namun, saat ini, pemugaran kawasan itu terkendala banyaknya bangunan yang sudah beralih fungsi. (DNA/ART)

 

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …