Home / Kliping / Amdal Dinilai Hambat Perizinan

Amdal Dinilai Hambat Perizinan

Walhi: Tata Ruang Karut-Marut, Penghapusan Amdal Tidak Logis

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengusulkan penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan di Jakarta, terutama untuk wilayah yang sudah masuk dalam rencana detail tata ruang. Dia menilai pembuatan amdal memperlambat perizinan.

“Sebetulnya bukan penghapusan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Untuk wilayah yang sudah ada amdalnya, kami memasukkannya dalam RDTR (rencana detail tata ruang). Jika sudah ada amdalnya, untuk mendirikan sesuatu seharusnya hanya butuh UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan). Masa sudah bikin amdal, dibikin amdal lagi? Ini juga menyalin saja. Jadi izinnya lama,” kata Basuki, Jumat (22/1).

Basuki menilai, selama ini pembuatan amdal memperlambat penerbitan izin lingkungan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang diperlukan untuk memulai proyek pembangunan.

Kepala BPTSP DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, untuk menerbitkan izin lingkungan berdasarkan amdal, diperlukan waktu 6-8 bulan. Sementara pengurusan dengan UKL/UPL hanya memakan waktu 14 hari kerja.

“Kami bukannya anti lingkungan. Kami hanya melihat peluang untuk mempercepat pembangunan. Terlebih Presiden tahun ini mendorong untuk percepatan pembangunan,” kata Edy.

Rabu lalu, Gubernur Basuki menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam rapat itu, dia mengusulkan deregulasi izin lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yaitu agar ada peraturan menteri yang menghapuskan amdal di DKI Jakarta, kecuali untuk reklamasi pulau. Perizinan di Jakarta cukup dengan pengajuan UKL/UPL.

Usulan itu sebetulnya sudah ditolak Kementerian LHK. Pemprov DKI pertama kali mengajukan surat kepada Menteri LHK pada 3 November 2015 dan dijawab pada 30 Desember 2015 yang menyatakan usulan itu belum dapat diterapkan. Namun, Basuki kemudian mengajukan lagi usulan itu kepada Presiden.

Basuki menambahkan, jika sebuah gedung sudah ada amdal sekelilingnya, semestinya tidak perlu memakai amdal lagi untuk membangun gedung di sebelahnya, cukup dengan UKL/UPL. “Kalau mau diuji, apa lagi yang mau diuji? Undang-undang sudah mengatur seperti itu, tetapi peraturan Menteri LHK menyatakan tidak bisa. Itu yang saya laporkan kepada Presiden. Masa undang-undang ditafsirkan berbeda oleh peraturan menteri?” ujar Basuki.

DKI Jakarta sudah memiliki RDTR yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, daerah yang memiliki perda RDTR mendapat pengecualian tak memerlukan amdal.

Menurut Basuki, penghapusan amdal itu diperlukan untuk meningkatkan peringkat DKI dalam indeks kemudahan menjalankan usaha. DKI Jakarta hanya menempati peringkat 40 dalam kemudahan menjalankan usaha. Salah satu penyebabnya, menurut dia, adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan amdal.

Tidak logis

Usulan penghapusan syarat amdal ini langsung mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Puput TD Putra mengatakan, usulan penghapusan amdal ini tidak logis mengingat tata ruang Jakarta saat ini sudah karut-marut.

“Ada amdal saja banyak terjadi pelanggaran, bagaimana kalau tidak ada amdal? Sudah banyak terjadi pelanggaran aturan tata ruang dan dibiarkan saja. Yang sering terjadi, bangunan sudah terbangun sampai dua lantai baru pengusaha mengajukan amdal,” katanya.

Menurut dia, amdal tetap diperlukan jika Pemprov DKI ingin pembangunan di Ibu Kota juga berpihak pada lingkungan hidup. Amdal ini menjadi instrumen pengendali pembangunan.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan, sebenarnya RDTR tidak mengatur soal dampak terhadap lingkungan dari sebuah pembangunan. RDTR lebih banyak mengatur plot tata ruang, tetapi belum menjawab apa dampak pembangunan di suatu wilayah. (FRO)

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …