Home / Kliping / PTUN Tolak Gugatan Warga

PTUN Tolak Gugatan Warga

JAKARTA, (22/1/2016) KOMPAS — Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur terkait penerbitan surat perintah pembongkaran permukiman warga di Kampung Pulo. Warga Kampung Pulo berencana mengajukan banding.

Putusan penolakan gugatan itu dibacakan ketua majelis hakim Indaryadi didampingi hakim anggota Subur dan Elizabeth Tobing di PTUN Jakarta, Kamis (21/1). Selain menolak gugatan warga Kampung Pulo, hakim juga menolak eksepsi yang disampaikan pihak tergugat.

Seusai putusan tersebut, sejumlah warga Kampung Pulo kecewa dan bersedih. “Kami akan banding dengan terlebih dahulu mengumpulkan tanda tangan warga,” ujar Vera Wheni Soemarwi dari Ciliwung Merdeka selaku kuasa hukum warga Kampung Pulo.

Vera menilai putusan hakim PTUN tidak seimbang karena tidak semua fakta yang terungkap dalam persidangan dijadikan pertimbangan. Surat peringatan (SP) II pada Juni 2015 yang menjadi obyek gugatan masih berlangsung dalam persidangan, tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melayangkan SP III pada Agustus 2015 dan dilanjutkan dengan pembongkaran. “Jalur dialog ditutup oleh pemerintah,” ucapnya.

“Kami juga terpaksa tinggal di rusun (rumah susun) karena tidak lagi punya tempat tinggal. Jadi, bukan berarti kami setuju untuk pindah ke rusun,” kata Warji (48), warga RW 003 Kampung Pulo.

Gugatan terhadap surat peringatan II mengenai pembongkaran permukiman warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, didaftarkan oleh 104 warga Kampung Pulo di PTUN Jakarta pada 8 Juli 2015. Mereka merupakan warga terdampak normalisasi Ciliwung.

Arlis Chaniago, Kepala Subbagian Hukum Pemerintah Kota Jakarta Timur yang juga kuasa hukum tergugat Kepala Satpol PP Jakarta Timur, mengaku puas dengan putusan hakim. Dia menilai pemerintah bertindak sesuai prosedur, dari sosialisasi hingga menyediakan rusun untuk relokasi. (ILO)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …