Home / Kliping / Operasional Bus Diambil Alih
Bus transjakarta antre menurunkan dan menaikkan penumpang di halte sentral Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (1/2). Kini ada jaringan 12 koridor transjakarta lengkap dengan layanan bus pengumpan baru. Meski dihantui sederet kekurangan, angkutan massal ini mulai bisa diandalkan masyarakat.
Bus transjakarta antre menurunkan dan menaikkan penumpang di halte sentral Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (1/2). Kini ada jaringan 12 koridor transjakarta lengkap dengan layanan bus pengumpan baru. Meski dihantui sederet kekurangan, angkutan massal ini mulai bisa diandalkan masyarakat.

Operasional Bus Diambil Alih

Masalah Keuangan Jadi Kendala Peremajaan Bus

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta akan mengambil alih pengaturan operasi angkutan umum di Ibu Kota. Karena itu, semua operator wajib segera memasukkan penawaran dan terdaftar di katalog lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bus transjakarta antre menurunkan dan menaikkan penumpang di halte sentral Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (1/2). Kini ada jaringan 12 koridor transjakarta lengkap dengan layanan bus pengumpan baru. Meski dihantui sederet kekurangan, angkutan massal ini mulai bisa diandalkan masyarakat.
Bus transjakarta antre menurunkan dan menaikkan penumpang di halte sentral Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (1/2). Kini ada jaringan 12 koridor transjakarta lengkap dengan layanan bus pengumpan baru. Meski dihantui sederet kekurangan, angkutan massal ini mulai bisa diandalkan masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin (1/2), menyebutkan, selain operator 415 trayek bus di Jakarta, pihaknya mengajak operator 90 trayek lintas batas DKI Jakarta bergabung dalam pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Dengan demikian, integrasi dan pengaturan lebih mudah. Pengguna diuntungkan karena seluruh rute terhubung, tarif jelas, dan ada standar pelayanan.

“Operator-operator yang ada saat ini, kami prioritaskan gabung. Namun, mereka harus memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), terdaftar di katalog elektronik, dan berkontrak dengan PT Transjakarta,” tutur Andri.

Sedikitnya ada dua operator yang selama ini mengoperasikan angkutan di Jakarta dan terdaftar di LKPP, yakni Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) dan PT Mayasari Bakti. Menurut Andri, sejumlah operator angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB), antara lain Perum PPD, Sinar Jaya, dan Hiba Utama, sepakat bergabung dan bersiap masuk ke katalog elektronik.

Akan tetapi, sejumlah operator angkutan umum menghadapi kendala terkait tuntutan itu. PT Metro Mini, misalnya, belum siap karena konflik internal yang terlalu lama. Sejumlah persyaratan yang diminta LKPP, seperti surat domisili kantor, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha, telah habis masa berlakunya.

Syarat lain yang diminta LKPP, yakni kemampuan menyediakan angkutan paling lambat 12 bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, juga memberatkan karena kendala keuangan. Apalagi selama ini, mayoritas armada metro mini dimiliki individu dengan manajemen pengelolaan seadanya.

Direktur Utama PT Metro Mini Novrialdi meminta kelonggaran persyaratan. Namun, pihaknya sepakat bergabung dan melaksanakan operasional bus yang ditawarkan Pemprov DKI.

Permintaan keringanan juga disampaikan pengelola angkutan kota, seperti Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Koordinator Operasi KWK Jakarta Utara Farid Effendi menyatakan, pihaknya meminta waktu untuk memenuhi persyaratan. Soal peremajaan kendaraan, misalnya, tidak mudah karena kendala keuangan. KWK meminta peremajaan bertahap selama 1-2 tahun.

“Saat ini ada sekitar 4.000 bus dan sebagian berusia lebih dari 10 tahun. Tentu peremajaannya tidak bisa hanya satu tahun atau kurang,” ujarnya.

Sejauh ini, baru Kopaja yang berkontrak dengan Transjakarta. Ada 320 bus sedang yang disiapkan dengan standar bus rapid transit. Namun, baru sekitar 200 bus di antaranya yang telah beroperasi. Ketua Kopaja Nanang Basuki menyatakan, sebagian armada tengah dilengkapi peralatan yang dipersyaratkan, seperti global positioning system (GPS).

Tata trayek

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Masdes Arroufy mengatakan, penataan ulang trayek angkutan umum ini perlu didukung pembiayaan operasional. Untuk itu, dinas mendorong operator segera menerapkan sistem pembayaran per kilometer.

“Kami telah meminta kepada operator yang ada, termasuk transjabodetabek dan bekas APTB, untuk segera bertransformasi ke sistem pembayaran per km. Silakan Organda dan operator mengusulkan kepada LKPP jumlah pembayaran per km agar Pemprov DKI Jakarta bisa menugaskan mereka melalui kontrak kerja,” kata Masdes.

Menurut Masdes, begitu angkutan reguler nontransjakarta menerapkan pembayaran per km, manajemen angkutan antartrayek akan lebih mudah. Sistem ini juga membuat bisnis angkutan berkelanjutan.

“Tidak ada lagi alasan operator memilih trayek gemuk (ramai). Tidak akan ada masalah bagi dia untuk beroperasi di wilayah pinggir. Yang penting, selama roda menggelinding, mereka tetap akan dibayar, terlepas dari penugasannya di mana,” tuturnya.

Itulah sebabnya desain spesifikasi bus transjakarta memiliki display LED untuk trayek. Jika ada kebutuhan memindahkan bus, operator tinggal mengetik trayek yang baru. Hal yang sama diterapkan untuk bus-bus yang dikelola Transjakarta. “Jika dulu (manajemen) berbasis koridor, sekarang sudah berbasis jaringan,” ujar Masdes. (FRO/MKN)

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …