Home / Kliping / Pemerintah Pastikan Tak Ada Benturan Payung Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Ada Benturan Payung Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan tidak ada benturan payung hukum terkait program percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Payung hukum proyek-proyek strategis itu justru saling melengkapi. Pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, payung hukum yang dibuat bertujuan memperlancar pekerjaan, bukan menjanjikan jaminan dana pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengakui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam agenda percepatan proyek strategis nasional. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aturan itu, menurut Sofyan, tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

“Dua perpres tersebut tidak bertentangan. Untuk Perpres Kereta Cepat, itu secara khusus menyatakan bahwa tidak ada jaminan (dana) pemerintah. Namun, dua perpres itu semangatnya sama untuk mempercepat masalah perizinan, tata ruang, dan lain-lain,” kata Sofyan di Jakarta, Senin (1/2).

Adapun jaminan yang dimaksud dalam payung hukum tersebut menyangkut jaminan komitmen politik pemerintah mendukung realisasi proyek ini hingga selesai dan beroperasi. Jaminan bisa diartikan permintaan investor kepada negara agar tak membuat kebijakan yang berdampak negatif terhadap investasi. Jaminan agar tidak ada perubahan kebijakan yang merugikan investor itu juga terjadi di banyak negara. “Jaminan yang diberikan negara untuk melindungi investor yang menanamkan modalnya itu normal,” kata Sofyan.

Perpres Nomor 3 Tahun 2016, lanjut Sofyan, mencakup semua proyek strategis nasional yang telah ditetapkan. Mengacu pada daftar lampiran perpres tersebut, terdapat 226 proyek strategis nasional yang tercantum di sana, dan salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sofyan mengatakan, kelahiran Perpres 3 Tahun 2016 itu dilandasi banyaknya hambatan program-program pembangunan strategis. Perpres tersebut hadir untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis. Konsekuensi dari percepatan itu, jika ada kewenangan bupati yang tidak dijalankan, gubernur dapat mengambil alih. Sementara, jika kewenangan gubernur terhambat, pemerintah pusat yang akan menjalankannya.

Tanpa jaminan

Senada dengan Sofyan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memastikan tidak ada jaminan dana pemerintah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sesuai dengan Perpres 107 Tahun 2015.

Jaminan yang diperlukan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dalam membangun proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah jaminan komitmen dan kepastian hukum.

Menurut Rini, pihak kreditor atau bank yang memberi pinjaman juga membutuhkan jaminan kepastian atas suatu proyek. “Kalau Anda melihat, jaminan proyek jangka panjang selalu harus ada komitmen dari pemberi lisensi atau pemberi izin. Itu yang kita minta. Jaminan bahwa jangan sampai izin ini tiba-tiba ditarik,” kata Rini.

Ia mencontohkan, jangan sampai pemberian izin yang diberikan berubah di tengah proses yang berjalan. “Kalau mau mengubah trase, kan ada tambahan biaya. Bagaimana, apa kemudian kita dapat konsesi lebih panjang karena ada investasi tambahan?” kata Rini.

Rini juga menampik bahwa jaminan yang diminta PT KCIC terkait risiko kegagalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

(FER/NAD/NDY)

About hildaje

Check Also

sampah di pulau tidung

Sampah di Pulau Tidung Diangkut

Sampah di Pulau Tidung telah berhasil diangkut petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Pengangkutan …