Home / Kliping / Nelayan Tuntut Penghentian Reklamasi

Nelayan Tuntut Penghentian Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke meminta penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Mereka menilai, reklamasi hanya menguntungkan pemodal dan golongan masyarakat kelas atas.

IMG_20151123_175319

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Taher dan Ketua Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke M Ramli menyampaikan tuntutannya dalam Rapat Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2). Rapat tengah membahas pasal per pasal Rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Reklamasi menghasilkan pulau-pulau permukiman dengan harga mahal. Mana mungkin nelayan mampu membeli apartemen seharga minimal Rp 3,3 miliar per unit? Omong kosong reklamasi menguntungkan nelayan,” kata Ramli.

Taher menambahkan, reklamasi menghambat alur nelayan dan menutup wilayah pencarian ikan meski proyek baru berlangsung di beberapa pulau saja. Beberapa nelayan terganggu karena penjaga keamanan proyek menutup alur di antara pulau urukan. Kapal dengan jaring jenis bondet juga kehilangan area pencarian.

Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan, perda dirancang dengan mengakomodasi semua kepentingan, termasuk nelayan dan warga pesisir utara Jakarta yang terdampak langsung proyek reklamasi. Menurut dia, sejumlah pasal dalam rancangan perda, seperti pasal tentang pelelangan ikan, permukiman, akses jalan, dan pembangunan tanggul, telah mengakomodasi kepentingan nelayan dan warga pesisir. “Ada kekhawatiran pulau-pulau reklamasi bakal mempercepat pendangkalan. Kami memasukkan kewajiban pengembang menjaga kedalaman minimal alur dan kanal-kanal. Jalur itu juga terbuka bagi siapa pun. Tidak tertutup atau terbatas,” kata Taufik.

Menurut Taufik, sejumlah kelompok khawatir Teluk Jakarta bakal menjadi kolam comberan karena pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall). Padahal, proyek itu masih sebatas wacana dan tidak masuk materi yang disusun dalam perda tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, Pemprov DKI melakukan pengendalian bertahap guna menghindarkan dan meminimalkan potensi dampak lingkungan. Tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menyempurnakan rencana tata ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Menurut Tuty, Pemprov DKI menggunakan sejumlah produk hukum sebagai acuan kebijakan seperti Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Ada sejumlah kajian yang ditempuh sebelum pelaksanaan proyek. Dalam rangka memperoleh izin lingkungan, misalnya, dilaksanakan amdal di setiap pulau reklamasi. Adapun untuk memperoleh izin membangun prasarana reklamasi secara spesifik wajib dilakukan kajian hidrodinamika, dampak perubahan iklim, banjir, dan kajian teknis lainnya. (MKN)

About hildaje

Check Also

sampah di pulau tidung

Sampah di Pulau Tidung Diangkut

Sampah di Pulau Tidung telah berhasil diangkut petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Pengangkutan …