Home / Kliping / Sebagian Proyek Dihentikan
Mobil pompa milik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan penyedotan untuk mengurangi genangan air di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (3/2). Meskipun kawasan langganan banjir itu telah dinormalisasi, air masih bisa masuk melalui sejumlah saluran yang belum beres.
Mobil pompa milik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan penyedotan untuk mengurangi genangan air di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (3/2). Meskipun kawasan langganan banjir itu telah dinormalisasi, air masih bisa masuk melalui sejumlah saluran yang belum beres.

Sebagian Proyek Dihentikan

Warga Kampung Pulo Desak Upaya Penanggulangan Genangan

JAKARTA, KOMPAS — Jakarta masih didera banjir pada musim hujan kali ini karena, antara lain, proyek normalisasi sungai-sungai yang belum tuntas. Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter, contohnya, kini dihentikan sementara karena menunggu pembebasan lahan.

Mobil pompa milik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan penyedotan untuk mengurangi genangan air di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (3/2). Meskipun kawasan langganan banjir itu telah dinormalisasi, air masih bisa masuk melalui sejumlah saluran yang belum beres.
Mobil pompa milik Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan penyedotan untuk mengurangi genangan air di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (3/2). Meskipun kawasan langganan banjir itu telah dinormalisasi, air masih bisa masuk melalui sejumlah saluran yang belum beres.

Program normalisasi sungai-sungai di Jakarta yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan menambah volume kali dengan cara pengerukan dan penurapan beton pada sebagian besar sisi-sisi kali. Di Kali Sunter di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, misalnya, normalisasi belum dapat dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan. Kawasan permukiman di sekitarnya masih terendam luapan Kali Sunter.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Teuku Iskandar, Rabu (3/2), mengatakan, sejak kontrak proyek normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter (PAS) selesai pada 2014, pekerjaan proyek yang dimulai pada 2012 itu dihentikan sambil menunggu perkembangan pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Hanya pada 2015, lanjutnya, masih ada beberapa penyelesaian pekerjaan normalisasi Kali Sunter.

Hingga saat ini, pekerjaan normalisasi PAS mencapai 65 persen dengan total pekerjaan normalisasi sepanjang 60 kilometer. Dengan rincian Kali Pesanggrahan sudah dinormalisasi sepanjang 20 km, Kali Angke 18 km, dan Kali Sunter 21 km.

Selanjutnya, kata Iskandar, normalisasi PAS akan kembali diprogramkan pada tahun ini. Rencana anggarannya akan diajukan pada APBN Perubahan 2016. Namun, pengajuan anggaran itu akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika ada pekerjaan pengendalian banjir yang harus segera ditangani, pekerjaan itu akan diutamakan.

“Kelanjutan pekerjaan normalisasi PAS sekarang ini bergantung pada ketersediaan lahan. Selama ada ruang yang bisa dikerjakan, akan kami kerjakan. Sambil melihat mana lagi yang memang sedang membutuhkan pekerjaan segera, maka akan dikerjakan,” jelas Iskandar.

Warga sepakat dipindah

Pendapat serupa diungkapkan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan. Teguh mengatakan, proyek normalisasi sungai, termasuk PAS, tetap berjalan. “Di lokasi yang lahannya sudah dibebaskan, pengerjaan normalisasi terus berjalan. Untuk yang belum bebas, saya mendapat informasi sudah ada kesepakatan warga dan wali kota bahwa mereka bersedia pindah. Pembayaran lahan tunggu anggaran turun,” ujarnya.

Jumlah bidang lahan yang belum dibebaskan merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) di tingkat kota. Dinas tata air mengerjakan proyek normalisasi setelah mendapat kepastian pembebasan lahan dari P2T. Anggaran normalisasi kali, waduk, dan situ tahun 2016 Rp 660 miliar. Ditargetkan, normalisasi PAS usai akhir tahun ini.

Menurut Teguh, permukiman di sepanjang bantaran sungai-sungai itu memang sudah tidak layak huni. Lokasinya berada di bawah level muka air sungai sehingga selalu banjir saat sungai meluap. “Pak Gubernur menginginkan agar seluruh normalisasi kali selesai tahun ini sehingga tahun 2017 kami bisa lebih fokus dalam membangun waduk,” kata Teguh.

Genangan Kampung Pulo

Normalisasi yang belum sepenuhnya selesai menyebabkan masalah. Seperti di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang kini terendam banjir setiap kali hujan deras dan Ciliwung meluap. Hal ini dikarenakan proyek normalisasi yang tengah berjalan meninggalkan timbunan material di sepanjang bantaran kali. Beda tinggi antara turap kali dan permukiman menyebabkan genangan di permukiman warga bisa berlangsung berjam-jam.

Mutiah (45), salah satu warga Kampung Pulo, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada gorong-gorong yang dapat mengalirkan genangan di permukiman ke Kali Ciliwung. Padahal, setiap Kali Ciliwung meluap, permukiman warga masih terendam.

“Sebelum normalisasi, saat air Kali Ciliwung turun, genangan di rumah kami juga ikut surut. Namun, sejak dinormalisasi, jadi lama surutnya,” jelasnya.

Untuk mengatasinya, Iskandar mengatakan, pihaknya selain membangun jalan inspeksi, juga akan dibangun drainase selebar 80 cm dan dalam 1 m, sebuah saluran pendamping yang berhadapan dengan permukiman warga di sepanjang jalan inspeksi. Saluran pendamping akan dilengkapi empat pintu air dan pompa. Saat permukaan air Ciliwung meninggi, keempat pintu air ditutup dan air di saluran itu dipompa ke Kali Ciliwung.

Untuk saat ini, kata Iskandar, disiagakan lima pompa bergerak, ditambah beberapa pompa bergerak milik Dinas Tata Air DKI untuk menyedot genangan di permukiman Kampung Pulo.

Sementara itu, terkait normalisasi Kali Ciliwung di ruas Bukit Duri, Jakarta Selatan, sepanjang 255 meter, kini sudah mencapai 30 persen. Pekerjaan di ruas itu tak dapat dilaksanakan dari jalan darat, tetapi harus menyeberangi Kali Ciliwung. Material dan alat diangkut dari bantaran di Kampung Pulo kemudian diseberangkan ke Bukit Duri.

“Akses jalan di Bukit Duri sempit sekali sehingga hanya bisa dari Kampung Pulo dan kita seberangkan ke Bukit Duri,” jelasnya. (FRO/MDN)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …