Home / Kliping / TPA Sumurbatu Overkapasitas

TPA Sumurbatu Overkapasitas

Kota Bekasi Ajukan Buang Sampah ke Lahan Milik DKI Jakarta

BEKASI, KOMPAS — Tempat Pembuangan Akhir Sumurbatu di Kota Bekasi mulai overkapasitas dan berpotensi berdampak lingkungan terhadap warga. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi meminta izin membuang sampah ke lahan milik DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah mengakui, lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu seluas 15,8 hektar sudah overkapasitas dan tidak mampu lagi menampung produksi sampah Bekasi yang berkisar 1.500-1.600 ton per hari. Hal inilah yang mendasari Pemkot Bekasi mengajukan izin ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat membuang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pengajuan pembuangan sampah itu merupakan salah satu klausul yang diusulkan Pemkot Bekasi melalui adendum (perjanjian tambahan) pemanfaatan lahan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta.

“Saat ini, pembicaraan mengenai adendum sudah sampai tahap akhir. Kami berharap bisa diizinkan buang sampah di TPST Bantargebang. Kalau tidak, mau buang ke mana lagi,” ujar Abdillah, Selasa (23/2) di Kota Bekasi.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota Bekasi, volume sampah di TPA Sumurbatu diperkirakan melampaui 2 juta meter kubik yang tersebar di lima zona. Sampah di TPA tersebut telah menggunung hingga 5 meter di beberapa titik.

Menurut Abdillah, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran pada 2014 dan 2015 untuk pembebasan lahan seluas 3,6 hektar sebagai bagian dari perluasan TPA Sumurbatu. Namun, pembebasan lahan hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu pendapat hukum atau legal opiniondari Kejaksaan Negeri Bekasi.

“Kami sudah mengajukan surat permohonan LO (legal opinion) kepada kejaksaan pada Desember 2015. Hal ini penting sebagai landasan hukum agar pembebasan lahan itu nantinya tidak jadi masalah,” ucap Abdillah.

Permintaan Pemkot Bekasi kepada kejaksaan untuk memberikan LO tak terlepas adanya tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan TPA Sumurbatu tahun 2011 yang menjerat Masna, Kepala Bagian Pertanahan Kota Bekasi saat itu. Masna dinilai telah menggelembungkan harga pembelian tanah.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menilai, Pemkot Bekasi perlu mempersiapkan langkah jangka panjang dan jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan TPA Sumurbatu yang overkapasitas. Pemkot Bekasi tidak hanya dapat bergantung kepada daerah lain, seperti Pemprov DKI Jakarta.

Ariyanto Hendrata mencontohkan, langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di TPA Sumurbatu antara lain pembuatan teknologi yang dapat mengonversi sampah menjadi energi listrik sehingga dapat mereduksi volume sampah.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong adanya pengolahan sampah di hulu, seperti pembuatan bank sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Itu karena, dari 1.600 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Bekasi, hanya 800 ton sampah yang terangkut.

Untuk solusi jangka pendek, Ariyanto Hendrata mendesak Pemkot Bekasi segera meminta percepatan pendapat hukum dari kejaksaan agar pembebasan lahan di TPA Sumurbatu segera te- realisasi. “Perlu ditekankan pembebasan lahan bersifat darurat untuk antisipasi dampak lingkungan kepada warga,” ujarnya.

Pertimbangkan

Selain di adendum, surat permohonan Pemkot Bekasi terkait izin pembuangan sampah di TPST Bantargebang disampaikan ke DKI melalui Sekretaris Daerah DKI Jakarta, pekan lalu.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Senin (22/2), menyatakan, Pemprov DKI tengah mengkaji permintaan itu. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa kapasitas TPST Bantargebang juga kelebihan beban menampung 6.500-7.000 ton sampah DKI Jakarta setiap hari.

Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Asep Kuswanto menambahkan, Pemprov DKI mempertimbangkan untuk mematok biaya pengelolaan sampah (tipping fee) jika Kota Bekasi membuang sampah ke TPST Bantargebang. Tahun ini biaya pengelolaan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI kepada pengelola Rp 133.000 per ton.

TPST Bantargebang dikelola PT Navigat Organic Energy Indonesia dan PT Godang Tua Jaya. Keduanya berkontrak dengan Pemprov DKI selama 15 tahun sejak 2008.

Akhir tahun lalu, Pemprov DKI melalui dinas kebersihan melayangkan surat peringatan (SP) kepada operator, didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian daerah dari kerja sama itu. Akhir Januari 2016 sebenarnya menjadi batas penerbitan SP ketiga. Namun, SP ketiga ditunda. Pemprov DKI memutuskan menunjuk auditor independen sebagai dasar pelayangan SP ketiga. (ILO/MKN)

Check Also

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum ", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/15/17314601/ini-tugas-tim-evaluasi-tata-kelola-air-minum. 
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Dian Maharani

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. …