Home / Kliping / Koalisi Masyarakat Ajukan Kasasi

Koalisi Masyarakat Ajukan Kasasi

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta atau KMMSAJ, Selasa (1/3), mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait gugatan warga terhadap pengelolaan air bersih perpipaan Jakarta. Upaya itu ditempuh setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan warga.

Pada 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan sebagian besar gugatan KMMSAJ. Poin utama putusan itu adalah mengembalikan pengelolaan air bersih dari pihak swasta ke Pemprov DKI Jakarta.

Akan tetapi, sejumlah pihak tergugat, yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR), dan Menteri Keuangan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hasilnya, majelis hakim PT menganulir putusan PN.

“Pada 5 Januari 2017, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus kasus. Kami baru dapat salinannya 17 Februari 2016,” kata kuasa hukum KMMSAJ dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, kemarin.

Menurut Arif, majelis hakim PT menyetujui argumentasi pemohon banding bahwa gugatan awal tak dapat diterima karena tak memenuhi prosedur formal. Surat kuasa warga kepada tim advokasi dinilai tidak sah.

Selain itu, gugatan dinilai tak memenuhi karakteristik gugatan warga negara (citizen law suit) karena menarik pihak yang bukan negara, yakni PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta, dua operator air perpipaan Jakarta, sebagai turut tergugat.

Arif dan tim advokasi KMMSAJ kecewa atas putusan itu. “Majelis hakim melegitimasi tindakan pemerintah terkait swastanisasi pengelolaan air. Kami menilai majelis keliru soal syarat formal beracara dan mekanisme gugatan yang sebenarnya sudah dibenarkan dalam putusan sela,” kata Arif.

Menurut dia, sebelum ada putusan PN Jakarta Pusat yang membatalkan perjanjian kerja sama privatisasi air, Mahkamah Konstitusi telah lebih dulu membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atas dasar adanya privatisasi terhadap hak atas air. Banding yang diajukan pemerintah menunjukkan pemerintah mendukung privatisasi hak atas air. “Ini tentu bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Kekecewaan juga disampaikan Wahidah, warga Kampung Japat Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, serta Nurhidayah dari Komunitas Solidaritas Perempuan warga Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Mereka adalah sebagian dari sejumlah penggugat dalam kasus itu. Menurut Wahidah, putusan itu melanggengkan swastanisasi air. Padahal, kenyataannya sebagian warga Jakarta belum terlayani air bersih. Sebagian lagi terlayani, tetapi dengan mutu seadanya.

Tak ingin terganggu

Saat dimintai tanggapannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pihaknya tak ingin terganggu dengan proses hukum tersebut. Oleh karena itu, dia meminta PAM Jaya dan PAL Jaya, dua badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan air, membangun instalasi-instalasi baru pengolahan air bersih. Keduanya diharapkan bisa melayani area yang belum terjangkau Palyja dan Aetra.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PAM Jaya sebenarnya menjadi pihak tergugat dalam gugatan KMMSAJ. Namun, berbeda dengan para tergugat lain, Pemprov DKI dan PAM Jaya memilih tidak banding atas putusan PN Jakarta Pusat. Basuki beralasan, upaya banding justru menghambat keinginannya untuk segera mengambil alih pengelolaan air bersih perpipaan.

Hingga kini, berdasarkan data PAM Jaya, kebutuhan air bersih di DKI mencapai 29.474 liter per detik. Akan tetapi, kapasitas produksi baru sebanyak 17.875 liter per detik. (MKN)

Check Also

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum ", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/15/17314601/ini-tugas-tim-evaluasi-tata-kelola-air-minum. 
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Dian Maharani

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. …