Home / Kliping / 46 Trayek Bus Tak Efektif
Sumber : www.beritasatu.com
Sumber : www.beritasatu.com

46 Trayek Bus Tak Efektif

Operator Minta Pemerintah Kaji Pembatasan Usia Bus

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 54,7 persen atau 46 trayek dari total 84 trayek bus ukuran sedang di DKI Jakarta dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan terjadi karena trayek bus tumpang tindih dengan sesama bus sedang, bus besar, bus kecil atau angkutan lingkungan, dan transjakarta.

Sumber : www.beritasatu.com
Sumber : www.beritasatu.com

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Selasa (8/3), mengatakan, ada 28 trayek metromini serta 18 rute kopaja, kopami, koantas bima, dan dian mitra yang tidak efektif. Dari 84 trayek, pihaknya merekomendasikan mempertahankan 38 trayek.

“Kami sedang hitung ulang berapa kebutuhan armada untuk trayek-trayek (yang dipertahankan) itu. Operatornya kami prioritaskan dari operator yang ada saat ini. Namun, syaratnya, harus terdaftar di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah),” tuturnya.

Tumpang tindih trayek timbul karena kepentingan ekonomi. Selama ini, trayek adalah “mahkota” bagi pengusaha angkutan dan kerap kali jadi ladang korupsi aparatur pemerintah. Oleh karena itu, penerbitan izin trayek sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan serta dampak di lapangan, seperti kemacetan dan penumpukan armada.

Data trayek angkutan pun tak seragam. Di situs data.jakarta.go.id, jumlah trayek bus sedang di DKI Jakarta tahun 2014 tercatat 76 trayek, terdiri dari 42 trayek metromini, 26 kopaja, 3 kopami jaya, 4 koantas bima, dan 1 dian mitra. Namun, hasil evaluasi terbaru, ditemukan 84 trayek.

Saat ini, ratusan bus sedang tidak bisa beroperasi lagi di jalan karena tidak diperpanjang izin trayeknya. Alasan utamanya, usia kendaraan lebih dari 10 tahun.

Secara terpisah, Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta Safruhan Sinungan mengatakan, awak angkutan berencana demo pada 14 Maret. “Kami tidak bisa melarang keinginan para awak dan pengusaha angkutan untuk berunjuk rasa menuntut pemerintah menertibkan angkutan berpelat hitam. Selain itu, ada soal pembatasan usia kendaraan,” ujarnya.

Sejumlah pengusaha angkutan umum menilai razia rutin, pengandangan bus, serta penghentian izin operasi kendaraan berumur lebih dari 10 tahun bakal mengganggu layanan transportasi umum. Sebab, mayoritas bus ukuran sedang berusia lebih dari 10 tahun dan izin operasinya habis beberapa bulan ke depan.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta dari unsur pengusaha angkutan, Donny Andi Saragih, menilai kebijakan yang mengaitkan kelayakan jalan dengan membatasi usia pakai tidak tepat. Sebab, kendaraan yang dirawat dengan baik tetap bisa memenuhi aspek layak jalan meski usianya lebih dari 10 tahun.

Ketua Bidang Organisasi Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Abdul Ghofur menambahkan, pemilik armada meminta pemerintah memberikan kelonggaran waktu. Sebab, jika aturan pembatasan usia kendaraan diberlakukan saat ini, 60 persen angkutan orang dan barang tidak bisa beroperasi karena berusia lebih dari 10 tahun. “Banyak sopir, kernet, dan pemilik angkutan yang tertekan karena kehilangan sumber penghidupan,” katanya.

Maret beroperasi

Andri Yansyah juga menargetkan 600 bus hibah Kementerian Perhubungan siap beroperasi akhir Maret 2016.

“Saat dihibahkan, ada kesalahan administrasi. Bus-bus itu dari Kementerian Perhubungan yang dihibahkan ke PPD. STNK (surat tanda nomor kendaraan) lalu diatasnamakan PPD. Ternyata, STNK tidak boleh (atas nama PPD). Jadi kembali lagi ke Kementerian Perhubungan. Ini yang membuat lama proses beroperasinya bus- bus hibah,” ujarnya.

Dari 600 bus, 200 bus akan dioperasikan di trayek-trayek yang selama ini dilayani APTB. “Trayek bertambah dari sebelumnya 17 trayek menjadi 19 trayek,” katanya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meminta Bodetabek memperbaiki pelayanan transportasi umum, antara lain dengan menyiapkan halte-halte sehingga baik APTB maupun transjakarta bisa menaikturunkan penumpang di sebelah kanan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Engkos Zarkasyi Ahmad mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seputar rencana pelarangan APTB masuk Jakarta. “Sejauh ini, belum ada solusi penanganan pembatasan jalur APTB ini,” ujar Engkos, Selasa.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan, jika APTB dibatasi masuk Jakarta, sebaiknya armada APTB digunakan untuk angkutan dalam Kota Tangerang atau dijadikan seperti transjabodetabek.

(PIN/HLN/MKN)

Check Also

Pekerja akan memindahkan sejumlah tiang yang menghalangi jalur sepeda di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (01/08/2018). Jalur sepeda di sepanjang jalan ini terhalang beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tiang lampu lalu lintas, hingga tiang rambu penunjuk jalan.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Perluasan Jalur Sepeda, Efektifkah untuk Mengurangi Polusi Udara?

KOMPAS.com – Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menggunakannya …