Home / Kliping / Rp 660 Miliar untuk Optimalisasi Waduk
Sumber : www.beritajakarta.com
Sumber : www.beritajakarta.com

Rp 660 Miliar untuk Optimalisasi Waduk

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengatasi banjir yang selalu melanda Jakarta tiap musim hujan, Dinas Tata Air DKI Jakarta terus mengoptimalkan fungsi waduk sebagai penampung limpasan air. Dinas Tata Air tahun ini menganggarkan Rp 660 miliar untuk pembebasan lahan guna optimalisasi sejumlah waduk.

Sumber : www.beritajakarta.com
Sumber : www.beritajakarta.com

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan, Selasa (8/3), menjelaskan, pembebasan lahan akan dilakukan di sejumlah waduk yang menjadi prioritas, seperti Waduk Kamal Muara, Marunda, dan Brigif.

Untuk Waduk Kamal di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat, ditargetkan luas keseluruhannya mencapai 97 hektar. Tahun ini ada 40 hektar lahan yang akan dibebaskan.

Pembangunan waduk itu akan diikuti normalisasi Kali Kamal sepanjang 600 meter.

Untuk Waduk Brigif di Jakarta Selatan, dari total kebutuhan 10 hektar lahan, sudah 9 hektar yang dibebaskan. “Masih kurang 1 hektar lagi. Tahun ini kami targetkan tuntas,” ujar Teguh.

Untuk Waduk Marunda di Jakarta Utara, total luas area yang dibutuhkan mencapai 60 hektar. Dari jumlah itu, 50 hektar sudah dibebaskan. “Pembebasan lahan di area waduk perlu dilakukan untuk optimalisasi peran waduk sebagai water treatment dan penampung limpasan air. Waduk menjadi salah satu alat pengendali banjir,” papar Teguh.

Langkah pembebasan lahan, lanjutnya, akan diikuti pembangunan rumah pompa air. Ada enam rumah pompa besar yang akan dibangun Dinas Tata Air, antara lain di Ancol dan di Sentiong.

Rumah pompa juga akan dilengkapi kamera CCTV dan petugas jaga. Sama seperti di Waduk Pluit, petugas jaga itu akan mengontrol sampah yang tersaring di pintu air.

“Dinas Kebersihan juga saat ini menempatkan sejumlah mesin di Waduk Pluit, antara lain mesin untuk menyaring sampah karena sampah tidak boleh masuk waduk,” ujar Teguh.

Perbaiki sistem

Ahli hidrologi Institut Pertanian Bogor, Hidayat Pawitan, mengingatkan agar Pemprov DKI tak lagi menjadi “pemadam kebakaran” dalam mengatasi banjir di Jakarta. Pemerintah harus mulai melangkah pada pengelolaan air buangan secara sistematis, mulai dari limbah rumah tangga hingga pembuangan air di permukaan jalan dalam sistem drainase yang terintegrasi dengan kali, kanal, dan waduk.

Hidayat menyebutkan, Waduk Pluit adalah salah satu contoh langkah baik untuk mengatasi banjir. Namun, pemerintah juga harus ingat bahwa taman di kawasan waduk itu berada di atas timbunan sampah yang sebagian besar sampah organik.

Tampak di Waduk Pluit timbunan sampah itu berwarna hitam, dan berada tepat di bawah lapisan tanah merah taman yang ditumbuhi rumput dan pepohonan. Berada di pinggir waduk, bau tak sedap dari timbunan sampah itu masih tercium.

Secara berangsur-angsur, sampah organik yang tertimbun itu menghasilkan gas dan dikhawatirkan bisa memicu ledakan.

Menurut Hidayat, seharusnya air yang ditampung di waduk sudah diolah sehingga tidak mencemari lingkungan. Idealnya, ujarnya, air buangan rumah tangga atau limpahan air hujan yang mengalir ke drainase dan sungai diolah lebih dulu. Dengan begitu, air bisa digunakan kembali oleh warga dan dapat melindungi kota dari pencemaran. (HLN/MDN)

Check Also

Pekerja akan memindahkan sejumlah tiang yang menghalangi jalur sepeda di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (01/08/2018). Jalur sepeda di sepanjang jalan ini terhalang beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tiang lampu lalu lintas, hingga tiang rambu penunjuk jalan.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Perluasan Jalur Sepeda, Efektifkah untuk Mengurangi Polusi Udara?

KOMPAS.com – Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menggunakannya …