Home / Kliping / DKI Jakarta Masih Menanti Surat Resmi

DKI Jakarta Masih Menanti Surat Resmi

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/4), mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait penghentian sementara atau moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Namun, secara prinsip Basuki sepakat mengkaji ulang secara menyeluruh proyek itu agar tidak muncul berbagai tuduhan lagi.

”Pertemuan pada Senin lalu menyiratkan pemerintah tidak anti reklamasi. Namun, semua ingin dikaji dulu, dan justru menguatkan bahwa pemberian izin ada di tangan gubernur. Jangan asal menyalahkan pengembang juga karena mereka mempunyai izin prinsip dan ada amdal (analisis mengenai dampak lingkungan),” ujar Basuki.

Ahli hukum lingkungan dari Universitas Indonesia, Jakarta, Andri G Wibisono, pun mengingatkan, dasar hukum penghentian reklamasi tersebut juga penting bagi pengembang sehingga pemerintah harus segera mengeluarkan produk hukum terkait moratorium.

”Seharusnya pemerintah cepat mengeluarkan keputusan terkait penghentian ini. Jadi, situasinya tidak ngambang,” kata Andri.

Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayangkan surat resmi terkait permintaan penghentian sementara reklamasi pantai utara Jakarta sejak pekan lalu. Surat itu dibuat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP bernomor B 204/PRL/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

Surat ditujukan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta dengan tembusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Dalam surat itu disebutkan, pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta dan meminta semua unsur pemerintah yang terkait reklamasi segera berkoordinasi dengan KKP guna menyelesaikan perbedaan pandangan hukum terkait izin reklamasi.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, di Jakarta, Rabu, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi semua prosedur yang diperlukan terkait reklamasi. ”Kami mau melihat segala aspek. Biar kami bekerja dulu. Semua ingin duduk bareng dan menyelesaikan semua masalah. Ada prosedur yang harus dipenuhi dulu secara teknis,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, Presiden Joko Widodo tetap mengisyaratkan agar proses hukum terkait kasus reklamasi dihormati semua pihak. Presiden prihatin kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

(LKT/JAL/AGE/MKN/OSA)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …