Home / Kliping / Kerusakan Lingkungan akibat Reklamasi Pulau C dan D Akan Digugat
reklamasi

Kerusakan Lingkungan akibat Reklamasi Pulau C dan D Akan Digugat

AKARTA, KOMPAS.com – Izin reklamasi pulau C dan D di Teluk Jakarta dikeluarkan pada masa Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun izin tersebut tidak digugat ke PTUN oleh nelayan kala itu seperti izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta saat ini.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Tigor Hutapea, mengatakan, karena batas waktu pendaftaran ke PTUN hanya 90 hari setelah sebuah kebijakan dikeluarkan maka sudah tidak bisa menggugat izin reklamasi yang dikeluarkan Fauzi Bowo atau Foke ke PTUN.

Namun, pihaknya berencana memperkarakan dampak lingkungan dari reklamasi itu ke pengadilan negeri.

“Itu kan keluarnya SK tahun 2012 zamannya Foke. Kalau kami gugat SK-nya tidak mungkin karena waktu pendaftaran di PTUN itu 90 hari setelah kebijakan dikeluarkan. Jadi kami mau gugat ke Pengadilan Negeri terkait dengan kerusakan lingkungan akibat Pulau C dan D,” kata Tigor saat jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016).

Dengan gugatan itu, pemerintah atau pengembang diharapkan dapat mengembalikan kerusakan lingkungan yang timbul akibat pembangunan dua pulau reklamasi tersebut.

Ia menilai, tindakan pemeritah pusat melalu kementeriannya yang menyegel dan memberikan sanksi administratif kepada pengembang terlalu ringan.

“Harusnya bisa lebih jauh, tidak hanya dengan sanksi administrasi,” ujar Tigor.

Pulau C dan D menurutnya dikembangkan oleh Agung Sedayu Group. Pihaknya masih mendalami soal pemberian izin reklamasi dua pulau itu.

Check Also

Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018(KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Bagikan Karung Agar Warga Tak Buang Sampah ke Kali", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/18/14160901/pemprov-dki-bagikan-karung-agar-warga-tak-buang-sampah-ke-kali. 
Penulis : Nursita Sari
Editor : Andri Donnal Putera

Pemprov DKI Bagikan Karung Agar Warga Tak Buang Sampah ke Kali

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengimbau warga untuk tidak …