Home / Kliping / Penanganan Aspek Sosial Dinilai Kurang

Penanganan Aspek Sosial Dinilai Kurang

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan aspek sosial terkait pembangunan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta dinilai kurang. Aspek pertahanan-keamanan juga belum terakomodasi dengan baik dalam perencanaan. Selain teknik dan lingkungan, keduanya dianggap mutlak ditempuh pemerintah.

Pakar dari sejumlah latar belakang dan perguruan tinggi menyampaikan hal itu dalam diskusi tentang reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/6). Diskusi digelar Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta (KBRPUJ) dan dipimpin oleh San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengajar di Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Setyo Sarwanto, menyatakan, aspek sosial dan budaya dalam proses reklamasi tidak disentuh dengan baik. Padahal, perannya teramat penting dalam suatu proyek. “Banyak proyek fisik gagal karena aspek sosial tak diperhatikan. Kami menemukannya pada reklamasi Teluk Benoa,” ujarnya.

Menurut Setyo, reklamasi bukan barang haram. Namun, segenap aspek perlu disiapkan dengan baik, khususnya menyangkut manusia di dalamnya. “Apakah ada diskusi, pendampingan, dan anggaran untuk rekayasa sosial? Masyarakat perlu diajak, dilibatkan, dan diampingi,” ujarnya.

Ahli hidrologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Chay Asdak, menyatakan hal senada. Menurut dia, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2011 dan National Capital Integrated Coastal Development (KLHS NCICD) masih sangat teknokratis. Dia berharap KLHS yang tengah disusun lebih banyak melibatkan publik dalam penyusunannya.

Memungkinkan

Pakar geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Herman Wahyudi, mengakui, sebagian masyarakat masih alergi dengan reklamasi. Mereka menganggap reklamasi identik dengan pencemaran lingkungan, sedimentasi, dan kehilangan mata pencaharian. “Wajar karena belum tahu,” ujarnya.

Kenyataan itu diperkuat oleh berbagai contoh proyek reklamasi yang gagal. Padahal, lanjutnya, reklamasi secara teknik sangat memungkinkan. Sejumlah dampak bisa diantisipasi secara teknik. “Reklamasi tidak terlarang asal mengikuti aturan dan pelaksanaannya benar secara teknik. Tidak asal menguruk, ada caranya, dan semua ada ilmunya,” kata Herman.

Hidrolog UI, Firdaus Ali, menambahkan, kajian tentang Teluk Jakarta telah banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga sejak bertahun-tahun lalu. Salah satunya adalah rekomendasi pembangunan tanggul untuk mengamankan daratan Jakarta yang terus mengalami penurunan muka tanah.

Menurut San Afri, rekomendasi para pakar ini akan dikompilasi dengan pendapat dari pengamat, aktivis, dan kelompok masyarakat dalam diskusi yang akan digelar KBRPUJ. Sebelum akhir Juni 2016, rekomendasi diharapkan rampung untuk diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

(MKN)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …