Home / Kliping / Sampah Jakarta Terancam Menumpuk

Sampah Jakarta Terancam Menumpuk

BEKASI, KOMPAS — Sejumlah warga berunjuk rasa dengan memblokade tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (22/6) siang. Mereka meminta sampah Jakarta yang masuk ke TPST Bantargebang dibatasi hanya 2.000 ton per hari sesuai dengan kontrak kerja sama antara pengelola dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Alasannya, warga menilai pengiriman sampah dari DKI Jakarta yang melebihi kapasitas berdampak buruk pada lingkungan. “Air jadi tercemar dan bisa menjadi sumber penyakit,” kata Gunin (42), warga Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, yang turut berunjuk rasa.

Setiap hari, truk pembawa sampah dari DKI Jakarta membawa hampir 7.000 ton sampah ke TPST Bantargebang. Jika dibatasi menjadi 2.000 ton sampah per hari, terdapat hampir 5.000 ton sampah per hari yang berpotensi menumpuk di Ibu Kota.

Saat berunjuk rasa, warga menutup gerbang TPST Bantargebang dan menyuruh sopir truk sampah untuk berbalik arah. Aksi unjuk rasa mulai mereda setelah petugas kepolisian mendatangi TPST Bantargebang. Akan tetapi, warga hanya mau membuka gerbang TPST Bantargebang pada Kamis (23/6) pukul 00.00. “Setelah sampah yang dikirim mencapai volume 2.000 ton per hari, gerbang akan kami tutup lagi. Begitu seterusnya sampai aspirasi kami dipenuhi,” tutur Gunin.

Tolak swakelola oleh DKI

Selain meminta volume sampah dibatasi, warga juga menolak swakelola TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, warga mengaku trauma dengan pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI Jakarta pada 19 tahun lalu yang tidak memberikan kompensasi kepada warga.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, jika aksi blokade masih dilanjutkan warga Bantargebang, sampah Jakarta bakal menumpuk. “Kalau warga mau unjuk rasa, silakan, tetapi jangan mengganggu distribusi sampah Jakarta,” ujar Isnawa saat dihubungi.

Isnawa menjamin pengambilalihan TPST Bantargebang yang menurut rencana akan dikelola sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta tidak akan memengaruhi dana kompensasi bagi warga Bantargebang. “Justru jika jadi swakelola, dana kompensasi untuk warga setempat akan ditambah jumlahnya,” kata Isnawa.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Bantargebang ini terjadi sehari berselang dari surat peringatan ketiga (SP3) yang dilayangkan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola TPST Bantargebang.

“SP3 itu sudah saya tanda tangani pada Selasa 21 Juni dan langsung dikirim ke PT Godang Tua Jaya,” kata Isnawa.

15 hari lagi

Ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa warga, Direktur PT GTJ Douglas Manurung mengatakan sudah menerima SP3 yang dilayangkan Pemprov DKI Jakarta. “Kami diberi tenggat 15 hari untuk memenuhi perjanjian kontrak kerja sama. Jika tidak, kontrak kami diputus,” ucap Douglas.

SP3 ini merupakan surat peringatan terakhir sebelum pemutusan kontrak dengan PT GTJ dan rencana swakelola oleh Pemprov DKI Jakarta. PT GTJ dianggap wanprestasi karena tidak mampu memenuhi perjanjian kerja sama yang dijalin selama 25 tahun.

Perjanjian itu mencantumkan kewajiban pengelola, antara lain untuk membangun teknologi gasification landfill anaerobic digestion (Galfad) yang seharusnya dapat menghasilkan listrik sebesar 26 Megawatt (MW). Saat ini listrik yang dihasilkan baru 2,5 MW. Selain teknologi penghasil listrik, pengelola juga belum mampu memperoleh sumber pendanaan lain dari perdagangan karbon.

Kendati unjuk rasa warga isinya menolak swakelola TPST Bantargebang, Douglas memastikan, PT GTJ tidak terlibat dalam unjuk rasa warga tersebut. Douglas juga akan mempertimbangkan langkah hukum jika kontrak diputus oleh Pemprov DKI Jakarta.

Masalah pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan PT GTJ beberapa kali meletup. Terakhir menjelang akhir tahun 2015 yang berujung pada keputusan pemutusan kontrak kerja sama. (ILO)

Check Also

Pekerja akan memindahkan sejumlah tiang yang menghalangi jalur sepeda di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (01/08/2018). Jalur sepeda di sepanjang jalan ini terhalang beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU), tiang lampu lalu lintas, hingga tiang rambu penunjuk jalan.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Perluasan Jalur Sepeda, Efektifkah untuk Mengurangi Polusi Udara?

KOMPAS.com – Bersepeda sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menggunakannya …