Home / Kliping / Pelayanan Sosial Paling Baik

Pelayanan Sosial Paling Baik

Satu tahun enam bulan pasangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memimpin Ibu Kota, berbagai perbaikan dilakukan. Kepuasan warga terdorong terutama di bidang sosial. Akan tetapi, beberapa masalah klasik, seperti kemacetan, tetap saja belum terpecahkan.

Aneka program yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dirasakan memperbaiki wajah dan kondisi Ibu Kota. Dari hasil survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas terhadap 600 responden di lima wilayah Jakarta awal Juni lalu, warga menilai banyak pembenahan selama satu setengah tahun kepemimpinan Basuki-Djarot yang bertepatan dengan ulang tahun ke-489 Kota Jakarta.

Jika nilai satu melambangkan kondisi sangat buruk dan skor empat mewakili situasi sangat baik, masyarakat metropolitan menilai kondisi Jakarta secara keseluruhan selama 18 bulan ini dengan skor 2,8 atau cukup baik. Skor satu tahun lalu 2,6.

Jika elemen-elemen perkotaan ini dibagi-bagi menjadi kelompok besar, perbaikan di bidang sosial paling dirasakan oleh masyarakat. Penilaian warga Ibu Kota untuk bidang ini mencapai angka 3 dan tak bisa disaingi oleh sektor lain, seperti infrastruktur dan ekonomi.

Prestasi perizinan

Di bidang sosial, publik memberi nilai tertinggi terhadap kondisi perizinan di DKI saat ini. Nilai terhadap keberadaan dan kesigapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mendapat tanggapan positif dari warga Ibu Kota.

Kondisi perizinan mendapat skor 3,4. Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) turut memberikan penghargaan atas capaian BPTSP DKI Jakarta yang menerbitkan 4,1 juta izin sepanjang 2015.

Tahun ini, lembaga PTSP telah meluncurkan program antar-jemput izin pengurusan izin usaha secara daring, serta menggratiskan jasa arsitek dan izin mendirikan bangunan bagi warga dengan luas tanah kurang dari 100 meter persegi sejak awal tahun. Di antara aneka pengurusan surat dan dokumen, layanan mengurus dokumen kependudukan dianggap paling memuaskan.

Upaya peningkatan kondisi lingkungan juga mendapatkan acungan jempol dari warga Jakarta. Nilai terhadap kondisi lingkungan turut tembus 2,9.

Salah satu usaha Pemprov DKI Jakarta adalah perekrutan sekitar 18.000 petugas prasarana sarana umum (PPSU). Tugas utama mereka adalah menangani persoalan darurat dan kecil. Misalnya, membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, dan masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum di Jakarta.

Terhitung mulai tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengelola kawasan komersial mengelola sampahnya secara mandiri. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelola kawasan mengelola sendiri sampahnya atau bekerja sama dengan perusahaan jasa pengelolaan sampah berizin.

Subsidi pemerintah difokuskan untuk menangani kebersihan fasilitas publik dan kawasan permukiman menengah bawah. Keberadaan PPSU dan kebijakan baru ini sedikit banyak berkaitan dengan kepuasan warga, khususnya terhadap perbaikan saluran air drainase dan pengelolaan sampah yang mendapat skor sama, yakni 2,8.

Bersih-bersih di dalam dinas kebersihan menambah nilai terhadap kondisi lingkungan. Sebanyak delapan pejabat eselon IV Dinas Kebersihan DKI Jakarta dicopot dari jabatannya pada Maret 2016 karena melanggar aturan. Secara keseluruhan, kepuasan warga terhadap bidang lingkungan mencapai skor 2,7.

Kondisi permukiman juga mendapat apresiasi warga. Warga menilai kondisi permukiman semakin membaik sehingga mendapat skor 2,8. Penertiban bantaran sungai mendongkrak nilai kondisi permukiman, seperti melanjutkan penertiban Waduk Pluit, Kampung Pulo, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Sungai Ciliwung, Kali Baru, dan Kalijodo.

Meski banyak pro dan kontra di masyarakat, penertiban diakui membawa Jakarta semakin baik. Sebanyak sekitar 14.900 jiwa dari 6.000 keluarga (sekitar 24.000 jiwa) yang ditertibkan direlokasi ke rusunawa. Kepuasan warga terhadap upaya penataan permukiman kumuh dan relokasi ke rusunawa mencapai skor 2,69 dan 2,73.

Pemerintahan Basuki-Djarot tak lupa melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur transportasi yang menyabet skor kepuasan warga sampai 2,9. Perbaikan terminal seperti pada Terminal Pulogebang ditengarai mendongkrak kepuasan warga.

Dalam bidang pendidikan, warga menilai dari tingkat dasar hingga menengah atas dapat dijangkau sehingga kepuasan tembus skor 2,9. Selain membenahi Kartu Jakarta Pintar, Basuki-Djarot mulai menggratiskan biaya kuliah bagi lulusan SMA atau SMK Jakarta per Juli 2016 yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dialokasikan Rp 18 juta per tahun bagi siswa-siswa terpilih.

Macet dan pengangguran

Meski banyak perbaikan, sejumlah permasalahan belum bisa terpecahkan setelah 18 bulan masa jabatan Basuki-Djarot. Persoalan klasik, seperti kemacetan di jalanan Ibu Kota, tak kunjung terselesaikan. Tak heran, persoalan kemacetan mendapatkan penilaian paling buruk dari masyarakat Jakarta.

Sejauh ini, beberapa kebijakan telah dikeluarkan dalam rangka mengatasi kemacetan Ibu Kota. Namun, sepertinya belum berdampak langsung kurangi kemacetan.

Sektor lain yang belum menunjukkan prestasi signifikan adalah di bidang perekonomian. Pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya membuka usaha dikeluhkan warga. Menjamurnya gelandangan di sudut-sudut megah Jakarta menjadikan persoalan ini dirasa perlu mendapat perhatian yang serius.

Meski pekerjaan rumah bertumpuk, optimisme dan semangat Basuki-Djarot beserta jajarannya untuk melayani warga Ibu Kota tak boleh surut. Apalagi, lebih dari 70 persen warga Jakarta yakin kinerja pemerintahan di bawah pasangan itu akan menyelesaikan permasalahan akut, termasuk kemacetan dan lesunya ekonomi.

(SUSANTI AGUSTINA, RATNA SRI WIDYASTUTI, C13/LITBANG KOMPAS)

About hildaje

Check Also

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

DKI Perbaiki Lapangan Bisbol, Anggarannya Rp 15,1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemprov DKI Jakarta mendapat tambahan tugas menyiapkan lapangan bisbol untuk Asian Games 2018. Kepala Dinas Pemuda …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *