Home / Kliping / Kasus Jual Beli Tanah Cengkareng Diusut

Kasus Jual Beli Tanah Cengkareng Diusut

JAKARTA, KOMPAS — Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam pembelian tanah 4,7 hektar di Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta sudah mengantongi beberapa dokumen yang diduga dipalsukan oleh pihak ketiga yang menjual tanah ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta.

Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum DKI Jakarta Haratua Purba mengatakan, pihaknya sudah menyelidiki kasus itu dan menemukan dokumen yang diduga dipalsukan oleh Tuti Soekarno. Tuti Soekarno adalah pemilik tanah 4,7 hektar yang menjual ke Dinas Perumahan DKI Jakarta. Pihaknya secepatnya akan melapor ke polisi soal temuan dokumen palsu itu.

“Ada dokumen-dokumen pendukung sertifikat hak milik yang diduga palsu. Tinggal lapor ke polisi,” ujar Haratua, Selasa (28/6).

Menurut Haratua, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pembelian tanah di bawah 5 hektar bisa dilakukan dengan pembelian langsung. Dinas Perumahan selaku satuan kerja perangkat daerah terkait berwenang membeli langsung tanah tersebut. Harga tanah yang dibeli dengan APBD 2015 itu Rp 14.250.000 per meter.

“Kami secepatnya akan melaporkan temuan ini kepada Gubernur. Setelah itu, kami segera lapor ke polisi dan memproses secara hukum,” ujar Haratua.

Menurut dokumen Biro Hukum, Pemprov DKI Jakarta memiliki total aset seluas 10,1 hektar di Cengkareng Barat. Setelah dicek ke Lurah Cengkareng Barat, diketahui lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Aset Pemda (DPGAP) DKI adalah milik Dinas Kelautan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Namun, sertifikat lahan itu sudah atas nama orang lain sejak 2013. Dinas Perumahan dianggap kurang berhati-hati dalam pembelian lahan karena tidak mengecek kepemilikan lahan tersebut. Saat ini, kasus pembelian lahan sedang diinvestigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelimpahan lahan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, lahan calon rumah susun sewa di Cengkareng Barat yang dibeli DPGAP merupakan milik DKPKP. Kepemilikan atas tanah adalah pelimpahan. DKPKP mendapat pelimpahan lahan dari Departemen Pertanian. “Saat ini Pemprov DKI hanya punya surat girik dan pelepasan girik tahun 1957 dan 1967,” ucap Heru.

Untuk meningkatkan dokumen lahan jadi sertifikat, DKPKP sudah beberapa kali memohon ke BPN untuk bisa membuat sertifikat hak milik, tetapi belum ada kejelasan dari BPN.

Tentang temuan BPK yang menemukan pembelian lahan 4,6 hektar yang mencurigakan oleh DPGAP, Heru melanjutkan, pengelolaan dan pengawasan aset itu ada di pihak dinas terkait, bukan di BPKAD. (HLN/DEA)

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …