Home / Kliping / Reklamasi G Dihentikan

Reklamasi G Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui tim komite gabungan mengizinkan reklamasi Pulau C, D, dan N dilanjutkan meskipun dengan sejumlah catatan. Satu pulau, yaitu Pulau G, dinyatakan dihentikan untuk seterusnya. Keputusan ini diambil setelah komite gabungan mendapatkan temuan.

SAIFUL RIJAL YUNUS
SAIFUL RIJAL YUNUS

Tim komite gabungan yang ada di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya membuat tiga kategori pelanggaran yang ditemukan terkait reklamasi pulau, yaitu berat, sedang, dan ringan. Kategori pelanggaran berat adalah membahayakan lingkungan hidup, mengancam proyek vital nasional, dan mengganggu lalu lintas pelabuhan. Pelanggaran sedang dianggap yang masih bisa diperbaiki, sementara pelanggaran ringan adalah pelanggaran administrasi dan perizinan.

”Pulau G melakukan pelanggaran berat karena membangun di daerah kabel bawah laut dan mengganggu lalu lintas kapal nelayan. Pembangunan juga merusak lingkungan dan biota laut. Kami memutuskan pembangunan Pulau G harus dihentikan secara permanen,” tutur Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli setelah rapat koordinasi dengan tim komite gabungan terkait tindak lanjut penanganan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (30/6).

Hadir dalam rapat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Oswar Muazin Mungkasa, dan pejabat terkait lainnya.

Buat kanal

Rizal menuturkan, Pulau C, D, dan N masuk dalam kategori sedang. Untuk pulau C dan D, proses pembangunan dianggap bermasalah karena menyatukan dua pulau tanpa membuat kanal.

”Setelah di-enforcement, mereka mau memperbaiki dengan membuat kanal dengan biaya yang tinggi. Mereka harus mengangkat sekitar 300.000 kubik material, dengan lebar 100 meter dan kedalaman 8 meter,” kata Rizal.

Pulau C dan D, yang dibangun PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, telah lebih dulu diprotes nelayan Kamal Muara karena menyebabkan pendangkalan laut dan muara, menghilangkan tempat pencarian ikan dan rajungan, serta mengganggu arus pelayaran.

Terkait produk hukum dari keputusan ini, menurut Rizal, masih akan dibicarakan ke depan. Tim komite gabungan akan bekerja dalam kurun tiga bulan ke depan dengan fokus sinkronisasi aturan dan produk hukum terkait keputusan yang dikeluarkan hari ini, serta mengevaluasi 13 pulau lain yang belum dibangun.

Menteri Susi menyampaikan, apa yang diputuskan ini merupakan hasil dari temuan bersama. Sejumlah temuan tim yang bekerja memiliki kesimpulan yang sama. Karena itu, sudah sepatutnya dilaksanakan.

Sejak pertengahan April, pemerintah turun tangan atas sengkarut reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah memutuskan moratorium reklamasi dan membentuk komite gabungan.

Komite gabungan terdiri dari tiga tim, yaitu tim pertama yang mengevaluasi terkait lingkungan hidup dan pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, tim kedua menilai teknis dan pelaksanaan reklamasi di lapangan, serta tim ketiga menganalisis regulasi dan perizinan yang dikeluarkan.

Potensi gugat

Di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mempelajari aspek hukum keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman soal pembatalan reklamasi Pulau G. Menurut dia, pengembang Pulau G, yaitu PT Muara Wisesa Samudra, berpotensi menggugat pemprov atas putusan tersebut.

”Saya belum bisa menjawab karena harus ada tim yang pelajari soal itu. Kalau yang dipermasalahkan kabel yang mengganggu, dulu, kan, sudah dipindahkan bersama pipa gas. Sudah ada otoritasnya waktu itu,” ujar Basuki, Kamis.

Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G dikeluarkan Basuki pada 2014. PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G adalah anak perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL). APL sudah membayar kontribusi tambahan berupa rumah susun dan sejumlah fasilitas publik. Pemprov akan menghitung ulang kontribusi tambahan yang sudah dibayarkan APL. Kontribusi akan dikonversikan dengan kewajiban lain, seperti koefisien lantai bangunan yang diajukan perusahaan itu.

Basuki juga berkukuh izin reklamasi yang dia keluarkan berdasarkan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Menurut dia, keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Basuki juga mengatakan, pembatalan reklamasi Pulau G akan berdampak secara ekonomi karena iklim investasi mundur.

(DEA/JAL)

Check Also

Jalur 10 di Stasiun Manggarai ditutup sejak 23 Januari 2019. Hal itu dilakukan guna mempercepat revitalisasi Stasiun Manggarai. Jalur 10 yang biasa ditempati oleh KRL jurusan Jakarta-Depok/Bekasi akan dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Meski penutupan telah berlansung selama tiga hari, tidak tampak adanya penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai. Sejumlah penunjuk arah dipasang begitu juga dengan petugas stasiun yang mengarahkan para penumpang, Sabtu (26/1/2019).(KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA)

Pemindahan KA Jarak Jauh dari Stasiun Gambir ke Manggarai, Wujudkan Konsep Lama…

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tak lagi melayani angkutan Kereta Api (KA) jarak …