Home / Kliping / Rekomendasi Komite Dipersoalkan

Rekomendasi Komite Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai keputusan pembatalan reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya tidak sesuai dengan rekomendasi komite bersama reklamasi pantai utara Jakarta.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa, di Jakarta, Kamis (14/7). ”Alasan yang disampaikan dalam rapat itu sangat melankolis dan sederhana untuk dibantah. Kami menganggap hasil keputusan itu cacat karena tidak sesuai dengan rekomendasi,” kata Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa. Sebelum keputusan komite bersama diumumkan, DKI juga menerima surat resmi yang bersifat rahasia. Hasilnya masih sama dengan rapat terakhir di Serpong, Tangerang Selatan. Sementara Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, alasan-alasan pelanggaran yang membahayakan itu tidak ada. Hasil pembahasan komite bersama yang dipaparkan tidak ada pernyataan pelanggaran berat. Bahkan, alasan itu hanya disampaikan secara lisan tanpa ada pernyataan tertulis. ”Juga data yang mendukung pernyataan lisan itu kami tidak peroleh,” ujar Tuty.

Oswar adalah anggota komite bersama reklamasi pantura Jakarta kelompok kerja I bidang rekomendasi pertimbangan lingkungan. Dari dokumen yang dimiliki DKI itu tidak ada klausul yang menyatakan pembatalan reklamasi, terutama Pulau G. Sejumlah poin yang tercantum dalam rekomendasi teknis itu adalah reklamasi tiga pulau, yaitu pulau C, D, dan N, dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Adapun untuk 14 pulau lainnya perlu dikaji dan didesain ulang dengan pertimbangan asas manfaat dan solusi.

”Sampai rapat terakhir di Serpong, Tangerang Selatan, tidak ada rekomendasi yang mengatakan pembatalan Pulau G. Waktu itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan reklamasi pulau yang sudah ada diteruskan, tetapi 13 pulau lain yang belum terbangun dibatalkan,” papar Oswar.

Saat itu, DKI tidak sepakat dengan rekomendasi KKP. Menurut Oswar, poin-poin yang diajukan oleh pokja II (rekomendasi pertimbangan teknis) hanya memaparkan hal-hal negatif. DKI lalu membuat tabel dampak negatif dan manfaat yang diajukan ke komite.

Salah satu poin urgensi reklamasi adalah kebutuhan lahan dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang sangat pesat. DKI memerlukan ruang untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, reklamasi pulau di pantura Jakarta sudah melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat.

Lalu, saat pengumuman keputusan komite bersama, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan reklamasi Pulau G harus dihentikan karena ada pelanggaran berat dalam pengerjaannya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun kini sudah mengirim surat kepada Presiden terkait keberatan tentang keputusan komite bersama yang dikirim pada 1 Juli lalu.

Menurut Basuki, keputusan komite itu belum berkekuatan hukum karena sampai saat ini belum ada bukti hitam di atas putih. Pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra (MWS), juga dinilai telah melakukan sejumlah perbaikan terkait jalur pelayaran, pipa gas, listrik, dan penyesuaian lahan pulau dari 400 hektar menjadi 161 hektar.

Project Director PT MWS Andreas Leodra menyampaikan, pihaknya telah mematuhi semua aturan yang disyaratkan. Adapun temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dijawab secara resmi meski belum ada jawaban.

Pelanggaran berat

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang yang juga Koordinator Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dalam Perspektif Lingkungan yang dibentuk Menteri LHK mengatakan, reklamasi Pulau G sarat dengan masalah dan melanggar aturan. ”Di antaranya, Pulau G itu mengganggu sirkulasi intake air laut yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Muara Karang),” katanya.

Dokumen amdal reklamasi Pulau G tidak dilengkapi kajian terhadap konflik jaringan pipa/kabel bawah laut, dampak sedimentasi terhadap sentra perikanan dan Pelabuhan Marina, serta konflik dengan kepentingan pengawetan dan perlindungan Suaka Margasatwa Muara Angke. Ini menjadi pertimbangan KLHK dalam memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan reklamasi Pulau G (SK MenLHK Nomor 355 Tahun 2016).

Rekomendasi diterbitkan

Menjawab perdebatan, pemerintah akan menerbitkan rekomendasi tertulis tentang reklamasi Teluk Jakarta, pekan ini. Dalam rekomendasi, empat pulau reklamasi yang dievaluasi pemerintah dinyatakan melanggar.

Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Maritim, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanuddin mengemukakan, evaluasi dilakukan terhadap empat pulau dari total 17 pulau reklamasi di pantura Jakarta. Hasil evaluasi, Pulau G dinyatakan melakukan pelanggaran berat, sedangkan Pulau C, D, dan N dinyatakan melakukan pelanggaran sedang.

Pemerintah mewajibkan penghentian pembangunan Pulau G. Pulau C, D, dan N direkomendasikan untuk melakukan sejumlah perbaikan jika proyek ingin tetap dilanjutkan. ”Surat resmi rekomendasi pemerintah akan ditertibkan pekan ini,” katanya.

Rekomendasi diterbitkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tim komite bersama reklamasi pantai utara Jakarta yang diketuai Rizal Ramli. Tim itu beranggotakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Gubernur DKI Jakarta.

(DEA/HLN/JAL/LKT/ICH)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …