Home / Kliping / Cengkareng Barat Berpotensi Terulang

Cengkareng Barat Berpotensi Terulang

JAKARTA, KOMPAS — Pembelian ulang lahan yang sudah menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti terjadi di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, berpotensi terjadi lagi. Sebab, pengawasan serta pengelolaan aset pemerintah masih lemah. Seluruh instansi diimbau lebih teliti dan cermat dalam proses pengadaan lahan untuk menghindari kerugian negara.

Dalam kasus di Cengkareng Barat, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektar dari Toeti Noeziar Soekarno, tahun 2015. Lahan itu akan dipakai untuk membangun rusun.

Namun, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lahan itu rupanya sudah milik Pemprov DKI yang dikelola Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Rabu (20/7), meminta seluruh instansi mendata ulang aset Pemprov DKI. Panitia pengadaan tanah juga diminta lebih cermat dan hati-hati sebelum mengeksekusi pembelian lahan.

“Kalau saya lihat, tidak ada pelanggaran prosedur (pengadaan lahan Cengkareng Barat). Namun, ada dugaan pemalsuan dokumen sehingga lahan yang seharusnya milik Pemprov DKI, tercatat dalam aset, tetapi dibeli karena ada sertifikat di lahan itu atas nama orang lain,” ujarnya.

Dipanggil Bareskrim

Djarot mengatakan, ia mendapat surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait dengan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat. Dia memastikan datang sebagai saksi untuk memberikan keterangan pada Jumat besok.

Wagub menambahkan, ada delapan pihak lain yang akan dimintai keterangan Bareskrim sehubungan dengan paraf yang dibubuhkan di surat penetapan pembelian lahan Cengkareng Barat itu. Beberapa pihak yang juga akan dimintai keterangan besok adalah Sekretaris Daerah DKI, Biro Hukum, Dinas Tata Kota, Biro Umum, dan Asisten Sekda Bidang Pembangunan.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD DKI Jakarta memperpanjang masa kerja. Menurut Ketua Pansus Aset DPRD DKI Gembong Warsono, tiga bulan masa kerja pansus seharusnya berakhir pada Mei 2016. Namun, karena kerja belum selesai, pihaknya menambah masa kerja hingga tiga bulan ke depan.

Dewan menilai pengelolaan aset Pemprov DKI belum optimal. Jumlah aset yang tercatat juga dinilai jauh lebih rendah dari potensinya. (HLN/MKN)

Check Also

Jalur sepeda di sepanjang jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019)(KOMPAS.COM/WALDA MARISON)

Sanksi bagi Penyerobot Jalur Sepeda Diterapkan Mulai Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Penindakan terhadap kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda akan diterapkan mulai …