Home / Kliping / Lelang Tetap Tunggu Kesepakatan

Lelang Tetap Tunggu Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menunda lelang proyek-proyek tahun 2017 meski ada jaminan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lelang akan digelar setelah ada kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD DKI Jakarta tentang kebijakan umum anggaran.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam surat bernomor 10666/D.4.2/KSL/11/2016 tanggal 16 November 2016 menyebutkan pelelangan dapat dilakukan setelah rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan kepada DPRD. Ketentuan itu mengacu pada Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Surat itu menjawab permohonan Pemprov DKI terkait dengan lelang mendahului proyek 2017.

Tim Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2017 pada Juni 2016. Artinya, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta pun menggelar lelang mendahului sebelum ada kesepakatan KUA-PPAS. Lelang pun digelar. Hingga akhir Oktober 2016, 14 paket proyek senilai Rp 4,43 triliun telah dilelang BPPBJ. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menghentikannya pada 31 Oktober 2016.

Sumarsono berpendapat lelang dini merupakan keputusan yang salah karena Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta belum bersepakat soal KUA-PPAS 2017. Menurut dia, KUA-PPAS adalah dokumen politik dalam sistem pemerintahan daerah yang menjadi pijakan terkait dengan kebijakan anggaran.

Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blesmiyanda, Jumat (18/11), menyatakan, meski LKPP membolehkan lelang dini, pihaknya tetap menunggu penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS untuk melanjutkan lelang proyek 2017. ”Sesuai arahan Plt Gubernur, kami hormati DPRD,” ujarnya.

Dengan pilihan tersebut, Pemprov DKI mengejar pelaksanaan proyek 2017 agar tepat waktu. Menurut Blesmiyanda, sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan gedung sekolah, rumah susun sederhana sewa, rumah sakit, dan puskesmas telah disiapkan dokumennya.

Target 8 Desember

Sebelumnya, baik Plt Gubernur DKI maupun Badan Anggaran DPRD DKI menargetkan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS pada Rabu (16/11). Namun, rencana batal. Sebab, hingga Jumat sore, tim anggaran masih menyelesaikan koreksi rincian komponen, berita acara pembahasan, dan beberapa detail tentang perubahan KUA-PPAS.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, Tim Anggaran Pemprov DKI dan Badan Anggaran DPRD DKI secara prinsip sebenarnya telah menyepakati KUA-PPAS 2017. Hasil pembahasan belum rampung disinkronisasi. Namun, ditargetkan penyelesaiannya pekan ini.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menambahkan, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS sebagai rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017 direncanakan digelar Senin (21/11). Setelah itu, pembahasan raperda digelar maraton untuk mengejar target penetapan APBD 2017 pada 8 Desember 2017.

”Plt Gubernur (DKI) ingin DKI masuk daftar 10 provinsi tercepat menetapkan APBD 2017,” ujarnya.

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …