Home / Kliping / Lima Bulan Mangkrak

Lima Bulan Mangkrak

Belum Ada Kejelasan Lelang Ulang Proyek Rusunawa Penjaringan

JAKARTA, KOMPAS — Terhitung telah lima bulan warga penghuni tiga blok di Rusunawa Penjaringan dikeluarkan dari unit tempat tinggal mereka. Akan tetapi, hingga saat ini, blok-blok tersebut belum kunjung dibongkar. Warga mempertanyakan kejelasan pembongkaran sekaligus pembangunan kembali unit mereka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa segera merealisasikan rencana pembangunan kembali karena lelang proyek pembongkaran gagal sehingga harus diulang.

Dalam rencananya, tiga dari total 17 blok Rusunawa Penjaringan , atau yang dikenal dengan Tanah Pasir, ini akan dibongkar dan dibangun ulang. Sejak 30 Juni, warga diharuskan keluar dari unit mereka meski telah meminta untuk ditunda.

Sebagian warga lalu memilih tinggal di kontrakan dengan harga yang berbeda jauh. Beberapa orang lainnya memilih membuat bedeng di dekat pagar kompleks rusunawa. “Sudah lima bulan keluar, tapi gak ada apa-apa. Dibongkar juga tidak, apalagi dibangun. Makanya tinggal di bedeng dulu daripada ngontrak mahal banget,” ucap Susi (43), salah seorang warga, Selasa (22/11).

Susi tinggal di bedeng dari tripleks bersama sekitar lima keluarga lainnya. Mereka membangun sendiri bedeng-bedeng tersebut untuk ditempati bersama sanak keluarga.

Tidak jauh dari bedeng tersebut, tiga blok rusun yang dibangun tahun 1985 itu telah hancur di sana-sini. Sebagian atap hilang, baik karena diambil orang maupun roboh. Pagar di setiap lantai juga telah hilang. Unit-unit kamar kosong dengan pakaian yang bertebaran, entah sengaja ditinggalkan atau tidak.

Nasron (60), warga lainnya yang bertahan di bedeng, menyampaikan, hampir seluruh penghuni terus mempertanyakan kejelasan pembangunan blok mereka. Sebab, biaya hidup sehari-hari di kontrakan semakin tinggi.

“Awal November ada pertemuan dengan perwakilan dinas dan warga. Saat itu disebutkan tinggal menunggu ketuk palu untuk pembongkarannya. Tapi, sampai sekarang tidak ada yang datang lagi. Ini, kok, kayak gini, hidup warga jadi tidak menentu,” tutur ayah lima anak ini.

Rusunawa ini menjadi penopang tempat tinggal warga. Biaya sewa paling tinggi Rp 41.000 per bulan dirasakan sangat membantu para penghuni seiring semakin mahalnya biaya tempat tinggal. Kini tidak hanya nekat tinggal di bedeng, ada satu keluarga menempati kembali kamar yang telah dikosongkan untuk beraktivitas seperti biasa. Saat malam hari, mereka kembali ke kontrakan yang berukuran kecil.

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan Evi Riyanne Sianturi mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan dan Gedung, tiga blok itu mengalami gagal lelang untuk pembongkaran. Akibatnya, lelang harus diulang kembali. “Info terakhir seperti itu karena wewenang untuk pembangunan itu ada di Dinas. Kami menungu kabar selanjutnya,” kata Evi.

Kelik Indriyanto, Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, yang dihubungi, tidak merespons panggilan. Sebelumnya, Kelik mengungkapkan, lelang pembongkaran merupakan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pihaknya hanya bersurat agar aset berupa tiga blok rusun setinggi empat lantai segera dibongkar (Kompas, 27/8).

Pembebasan sesuai target

Dinas Tata Air DKI Jakarta berhasil memenuhi target untuk bisa membayar pembebasan lahan Kali Ciliwung. “Kamis pekan lalu, tanggal 17 November, akhirnya kami sudah membayarkan pembebasan lahan di Kali Ciliwung itu,” ungkap Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan, kemarin.

Seperti diberitakan, pembayaran atas pembebasan lahan itu sempat tidak bisa dilakukan segera karena masalah administrasi. Seharusnya pembayaran pembebasan lahan dilakukan Selasa (8/11).

Adapun bidang tanah yang dibayar oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta sebanyak 669 bidang. Total yang dibayarkan Rp 153 miliar. “Itu untuk pembayaran bidang di Bukit Duri, Jakarta Selatan,” ujar Teguh.

Untuk pembebasan lahan tersebut, 465 keluarga sudah dipindahkan ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek. “Dengan pembayaran ini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sudah bisa melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti beberapa tahun,” ungkap Teguh.

Pembebasan selanjutnya untuk normalisasi Kali Ciliwung akan dilakukan di daerah Bidara Cina. “Namun, kami masih menunggu proses PTUN untuk pembebasan lahan di Bidara Cina itu,” tambahnya.

Akan tetapi, normalisasi Kali Angke belum bisa dilakukan. Masih ada titik-titik lahan yang belum dibebaskan. Pembebasan lahan untuk Kali Angke akan dilakukan tahun depan. Untuk pembebasan lahan tersebut, ujar Teguh, dirinya menggunakan sistem: yang cepat dibebaskan, itu yang akan dibayar.

Dengan pembayaran senilai Rp 153 miliar untuk kawasan Bukit Duri, pekerjaan di kali-kali di Jakarta, pekerjaan waduk, dan saluran penghubung, lanjut Teguh, penyerapan anggaran APBD 2016 di Dinas Tata Air sangat tinggi. Pada 2016, Dinas Tata Air mendapat alokasi anggaran Rp 660 miliar. Saat ini anggaran tersisa tinggal Rp 2 miliar.

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …