Home / Kliping / Normalisasi Kali Angke Dijadwalkan Tahun Depan
7fd7e6fbeeed45f2a9763436180af99a

Normalisasi Kali Angke Dijadwalkan Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS — Kali Angke ruas Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, akan dinormalisasi tahun depan. Untuk pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengalokasikan dana Rp 30 miliar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan saat dihubungi, Kamis (24/11).

7fd7e6fbeeed45f2a9763436180af99a

“Pemprov DKI membebaskan lahan tepian kali, sedangkan pelebaran dan pendalaman kali dilakukan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane). Pembangunan dua jalan inspeksi yang mengapit kali akan dilakukan kedua pihak,” papar Teguh.

Ia menambahkan, ruas kali sepanjang sekitar 1,5 kilometer itu akan diperlebar dan dikembalikan seperti semula hingga 20 meter. Kali dikeruk dengan kedalaman minimal 8 meter, sedangkan jalan inspeksi akan dibangun dengan lebar masing-masing 7,5 meter.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Imron menambahkan, saat ini normalisasi Kali Angke ruas Kampung Baru masih dalam proses pembebasan lahan. “Masih tahap inventarisasi Kelurahan Kembangan Utara,” ucapnya.

Ia mengakui inventarisasi lahan masih terkendala beberapa hal. Kelurahan, antara lain, masih menemukan girik aneh dalam proses inventarisasi.

“Ada pemilik yang mengaku itu tanah atau bangunan mereka dengan bukti girik. Padahal, lokasinya diketahui sudah pernah dibebaskan sebelumnya. Makanya, perlu waktu agak lama untuk menangani yang begitu,” ujar Imron.

Seusai inventarisasi, hasilnya dibawa ke Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya akan dilakukan pematokan, diikuti taksiran harga dan pembayaran.

Lelang proyek

Anggota Forum Musyawarah Warga RT 009/004 Kampung Baru, Siswoyo (41), kepada wartawan, mengatakan, sosialisasi menyangkut pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Angke sudah dilakukan empat kali. “Di pertemuan pertama, katanya lebar kali hanya akan ditambah 11 meter dihitung dari garis tengah kali,” kata Siswoyo.

Namun, Siswoyo dan sejumlah warga lain kesal melihat petugas merentangkan alat ukur 30 meter di sisi kanan dan kiri kali tersebut. “Lebar sekali, kan, kalau begitu,” ucapnya.

Tidak tebang pilih

Adapun Pemerintah Kota Bekasi memastikan tidak tebang pilih dalam menertibkan bangunan di sempadan sungai yang menyalahi ketentuan perundang-undangan baik itu hunian liar maupun area komersial. Kawasan yang ditertibkan disesuaikan dengan kebutuhan penataan kota.

“Kami membuat prioritas penertiban di sempadan sungai itu berdasarkan perencanaan. Banyak banget yang harus ditertibkan. (Semua bangunan) Itu jadi target kami. Tinggal tunggu waktu saja,” ujar Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Koswara Hanafi, di kantor Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (24/11).

Menurut Koswara, pihaknya akan menertibkan bangunan yang berada di sempadan sungai selama melanggar peruntukan lahan sebagai bentuk komitmen pengamanan aset negara. Kendati demikian, tidak semua penertiban dilakukan sekaligus dalam satu tahun. “Kami susun prioritas bergantung kebutuhan karena keterbatasan anggaran dan tim,” kata Koswara.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Tata Kota Bekasi Krisman Irwandi menambahkan, bangunan pabrik dan area komersial yang berdiri di sempadan sungai dipastikan juga akan disegel ataupun diminta untuk digeser. “Kalau memang menyalahi aturan, pasti akan dibongkar atau disegel,” katanya.

Krisman mengungkapkan, dari 28 titik di sempadan sungai dan saluran irigasi di Kota Bekasi yang ditargetkan dapat ditertibkan pada 2016, hanya tersisa satu titik yang belum tuntas. “Yang belum ditertibkan ada di daerah Margajaya, Bekasi Selatan, karena masih polemik. Kami masih menunggu surat dari Wali Kota,” kata Krisman.

Selama 2016, Pemerintah Kota Bekasi gencar menertibkan ribuan hunian tak berizin di 27 titik yang kebanyakan rumah warga. Namun, belum ada satu pun area komersial di sempadan sungai yang ditertibkan. “Untuk penyegelan memang ada proses, tetapi kami tidak akan tebang pilih,” ujar Krisman.

Tidak ada relokasi

Terhadap warga yang rumahnya digusur, Koswara mengakui Pemkot Bekasi tidak menyediakan relokasi. Alasannya, penyediaan rumah susun untuk merelokasi korban penggusuran bukan menjadi kewajiban pemerintah daerah dan hanya bisa dilakukan melalui diskresi kepala daerah. Dia menyangkal jika kebijakan itu tidak berperikemanusiaan.

“Keadilan itu, kan, untuk seluruh rakyat. Kami menertibkan, kan, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ucap Koswara.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Sholihin menilai, penggusuran yang dilakukan Pemkot Bekasi sewenang-wenang karena tidak memberikan solusi bagi warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Seharusnya pemerintah daerah membangun rumah susun yang dapat digunakan untuk merelokasi korban penggusuran.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sederhana sewa untuk merelokasi warga yang tempat tinggalnya digusur di bantaran Sungai Ciliwung. Warga tidak akan digusur sebelum rumah susun disiapkan.

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …