Home / Kliping / Efektivitas JPO di Ibu Kota

Efektivitas JPO di Ibu Kota

Jembatan penyeberangan orang atau JPO adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk memenuhi hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Keberadaannya di Jakarta makin efektif jika dilakukan perbaikan sehingga menjadi tempat penyeberangan yang aman dan manusiawi.

Fasilitas penyeberangan jalan, selain dalam bentuk sebidang, seperti lampu lalu lintas dan zebra crossing, juga berupa fasilitas tidak sebidang, seperti JPO dan terowongan. JPO digunakan jika sarana penyeberangan sebidang tak dapat dibangun, misalnya ruas jalan dilalui kendaraan berkecepatan tinggi, seperti di jalan tol, atau jalan itu rawan kecelakaan.

Di Jakarta, selain dibangun di atas dua jenis jalan itu, JPO juga menjadi sarana untuk mencapai halte bus transjakarta yang ada di tengah badan jalan.

Jumlah JPO di Ibu Kota, menurut data Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, ada 318 titik. Sebanyak 282 titik dibangun di jalan provinsi oleh Dishubtrans yang terdiri dari 117 JPO reguler dan 165 JPO bus transjakarta. Wilayah yang punya paling banyak JPO adalah Jakarta Timur (63 titik) dan paling sedikit di Jakarta Utara (33 titik).

Sarana penyeberangan tersebut selain dikelola oleh Pemprov DKI juga dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). JPO yang dikelola Ditjen Bina Marga berada di atas jalan tol dan jalan nasional ada 26 titik. Sementara yang ada di bawah Ditjen Perkeretaapian, yakni JPO di atas jalur rel KA, ada 10 titik.

Namun, tak semua JPO di Jakarta itu dalam kondisi prima. Sejumlah jembatan kondisinya tidak layak, seperti tiga JPO di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat (Kompas, 27/9). Beberapa rangka badan dan pagar jembatan di depan Pasar Jembatan Dua dan sekitar Jembatan Genit keropos. Bahkan, bagian rangka dan pelat besi JPO di depan Ruko Duta Mas sudah retak karena pernah terbakar.

Catatan Dishubtrans DKI menyebutkan, ada 26 JPO tak layak yang harus diperbaiki tahun ini.

Ketidaklayakan fasilitas penyeberangan pejalan kaki itu diamini oleh responden jajak pendapat Litbang Kompas, Oktober lalu. Hampir separuh responden menilai kualitas JPO di Ibu Kota dan sekitarnya buruk. Para responden tersebar di Jakarta dan Bodetabek.

Tidak hanya JPO di Jakarta Barat. Ada beberapa JPO di Jakarta Utara yang kondisinya tidak layak. JPO di depan kantor Wali Kota Jakarta Utara, sejumlah atapnya bocor. Lampu penerangan juga mati dan lebih sering digunakan untuk pengguna sepeda motor daripada pejalan kaki.

Ada juga JPO di kawasan Panaragan, Bogor, yang salah satu tiang utamanya karatan. Namun, jembatan tersebut sekarang sedang diperbaiki.

Kualitas jembatan yang buruk tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. JPO, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2011, harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.

Selain itu, JPO disyaratkan memiliki lebar minimal 2 meter dengan tingkat kemiringan tangga paling besar 20 derajat. Jembatan penyeberangan juga harus bisa memberikan akses kepada penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Selain karena kurang terpelihara, usia jembatan juga sedikit banyak memberikan pengaruh pada kondisi JPO yang buruk ini. JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, misalnya, usianya sudah 14 tahun. Jembatan tersebut roboh, September lalu, saat hujan deras disertai angin kencang.

Catatan Pemprov DKI menyebutkan, sekitar 67 persen JPO berusia di atas 20 tahun. Bahkan, ada satu JPO yang telah berusia 34 tahun, yakni satu jembatan baja di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Data yang sama menyebut hanya 27 persen JPO dibangun setelah tahun 2000.

Tidak hanya kualitasnya yang buruk. Sebanyak 53 persen responden juga menyebutkan jembatan penyeberangan tidak aman. JPO yang sepi sering menjadi lokasi terjadinya kejahatan. Misalnya, kasus pemerkosaan di JPO kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, November 2015, dan perampokan di JPO depan kompleks MPR/DPR, Jakarta Pusat, Maret 2014.

Pedagang kaki lima

Kenyamanan pejalan kaki melewati JPO sering kali juga terganggu adanya pedagang kaki lima (PKL) dan pengemis yang berjejer di sepanjang jembatan. Di beberapa lokasi, JPO menjadi pasar dadakan.

Sebanyak 67 persen responden menilai, keberadaan pedagang yang tak mempunyai lapak tetap tersebut mengganggu kenyamanan pejalan kaki saat melintasi jembatan penyeberangan.

Larangan PKL berjualan di JPO sebenarnya sudah diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Namun, pada 2015, Pemprov DKI mewacanakan merevisi perda tentang ketertiban umum tersebut untuk mengakomodasi PKL agar bisa berjualan di trotoar dan JPO tertentu. PKL akan diatur sehingga tak mengganggu pejalan kaki di trotoar atau JPO.

Meski masih dipandang tidak aman dan tidak nyaman, kesadaran warga menggunakan JPO sudah baik. Sebanyak 40 persen responden tetap memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.

Berkaca dari robohnya JPO Pasar Minggu, pemerintah akan memeriksa kondisi dan kelayakan semua JPO. Selain mengaudit kelayakannya, Pemprov DKI juga akan memperbaiki 26 JPO hingga akhir 2016. Jika semua terwujud, JPO di Jakarta akan menjadi sarana penyeberangan jalan yang aman dan manusiawi serta mendorong lebih banyak warga untuk melintasinya.

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …