Home / Kegiatan / Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta

WhatsApp Image 2017-11-24 at 11.48.03

Jakarta, 22 November 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan konsultasi publik terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 Provinsi  DKI Jakarta.

WhatsApp Image 2017-11-24 at 11.48.00

Acara Konsultasi Publik dibuka oleh Gubernur Anies R Baswedan dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan antara lain: lembaga internasional, organisasi lokal, organisasi masyarakat,pemerintah pusat, seluruh SKPD Pemprov DKI, wakil Bank Indonesia, DPRD Provinsi DKI, BUMN dan BUMD. Pada akhir acara, hadir pula Bapak Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Pada acara ini, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Tata Ruang, Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, dan Sekretariat Jakarta Berketahanan turut hadir dan memberikan masukan terkait penyusunan RPJMD ini.

WhatsApp Image 2017-11-24 at 11.48.01

Konsultasi Publik ini membahas beberapapoin penting berupa:

  1. Rancangan RPJMD 2081-2022 disusun sesuai visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih. VIsi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Visi ini kemudian dijabarkan dalam 5 misi.
  2. Visi dan Misi ini kemudian dituangkan dalam Kerangka Strategis Gubernur 2018-2022: Terbangunnya warga dan ekosistem kota yang setara,sejahtera dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong royong. Kerangka ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 Strategi: Strategi 1 : Keadilan dan Keberpihakan; Strategi 2 Orientasi pada Warga dan Ruang Interaksi; Strategi 3) Birokrasi Efektif dan Penguatan Tata Kelola. Strategi ! memuat komponen: Kesempatan yang setara, Suara Warga, Kota Global dan  Kelestarian Kota. Strategi 2 memuat: Pola Perilaku dan Ruang Interaksi, Ekosistem Sosial, Pelibatan Warga. Sedangkan Strategi 3 mengandung komponen: Kepercayaan Publik, Professionalisme Birokrasi; Sistem dan Institutionalisasi
  3. Pada intinya Bapak Gubernur menegaskan bahwa ada 3 landasan perencanaan: Gagasan, Narasi dan Aksi. Dengan pendekatan Gerakan, artinya semua pihak terlibat.
  4. Menurut Gubernur, ada 4 (empat) tingkat Partisipasi Publik, yang paling rendah adalah Sosialisasi, disusul oleh Konsultasi dan Partisipasi dan yang paling tinggi adalah kolaborasi. Saat ini yang ingin dipakai adalah kolaborasi atau bahasa sederhananya adalah Gotong Royong. Selain itu, ada juga 4(empat)  tingkat: City 01: Pemerintah Kota sebagai Administrator, warga sebagai Penghuni; City 02: Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa,  Warga sebagai Konsumen; City 03: Pemerintah Kota sebagai Administrator, Warga sebagai Partisipan dan City 04: Pemerintah Kota sebagai Kolaborator, Warga sebagai ko-kreator. City04 ini yang akan dipraktikan di Jakarta salah satunya melalui acara ini. Jadi Bantulah pemerintah (sesuai dengan arahan dari Pres Sukarno, ketika kampanye pemberantasan buta huruf). Hasilnya adalah tingkat melek huruf di Indonesia dengan pendekatan kolaboratif telah mencapai 95 persen dari angka 5% di awal kemerdekaan. Bandingkan dengan Mesir dan India di mana angka melek hurufnya saat ini masih berkisar di angka 85%.
  5. Selain itu, Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa sebelumnya para pemimpin melihat Jakarta sebagai Land City, bukan Coastal City yang berakibat pembangunan di Kepulauan Seribu agak terbengkalai dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Seribu hanya 0.23 %, bandingkan dengan Jakarta daratan yang mencapai 6.8%. Bahkan Indeks Pebangunan Manusia (IPM) di Kepulauan Seribu ada di angka 68.84 atau di bawah IPM Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.
  6. Persoalan utama lainnya di Jakarta adalah: Sampah (7,000 ton per hari), kemudian hunian dengan data mengungkap bahwa ada 1,300,000  Rumah Tangga di Jakarta tidak memiliki rumah, padahal mereka sudah beranak pinak beberapa generasi di Jakarta.. Kemudian akses air bersih. Hanya 57%  warga yang memiliki akses ke air bersih pipa, sisanya mereka membeli air bersih Rp. 20,000 per hari ( mayoritas warga kurang mampu),sedangkan yang warga yang memiliki akses air bersih membayar langganan sebesar Rp. 120,000 per bulan.
  7. Persoalan lainnya adalah Angka Partisipasi Sekolah 12 tahun adalah 68%, dengan angka terendah di Jakarta Utara di angka 51-8 %.. Angka Kesenjangan ekonomi dengan Gini Ratio 0.39 yang menunjukkan ketimpangan. Jumlah warga yang berpendapatan Rp.1000.000 per bulan sebanyak 3 juta jiwa dan ada 384.300 warga yang masih berpendapatan Rp. 510.000 per bulan
  8. Pak Gubernur mengakhiri arahan dengan menonjolkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan pembangunan di Jakarta dan menekankan 3 kata: gagasan, narasi dan aksi dalam perencanaan pembangunan. RJPMD adalah narasi yang memerlukan masukan secara kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.
  9. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 4 kelompok kerja terpisah untuk membahas dengan lebih mendalam sesuai dengan keahlian dan kepentingan masing-masing. Setiap kelompok dipimpin oleh minimal Echelon 3 dari bidang terkait dan menampilkan paparan dari beberapa ahli yang mengkritisi RPJMD.

About hildaje

Check Also

microgrid 5

Joint Workshop On Microgrid. Indonesia-Korea 2017

Jakarta, 7 Desember 2017. Kedeputian bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan diwakilkan oleh Asisten …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *