Home / Kliping / Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).(Akhdi martin pratama)
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).(Akhdi martin pratama)

Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV

Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).(Akhdi martin pratama)
Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).(Akhdi martin pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang lewat kamera closed circuit television (CCTV) dalam rangka penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) 2019 nanti.

“Ada kamera nanti, yang lewat yang tidak bayar akan kena tilang,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Senin (12/2/2018).

Halim mengatakan, kamera itu termasuk dalam teknologi ERP yang sedang dilelang oleh Pemprov DKI Jakarta kini. Sistem pembayaran ERP nantinya menggunakan OBU (on board unit).

“Jadi nanti akan ada alat di setiap dashboard kendaraan, jadi lihat situasi kepadatan. Semakin padat semakin mahal harganya,” ujar Halim.

Baca juga : ERP, Digagas sejak Jokowi, Bisakah Terwujud oleh Anies-Sandiaga?

Selain menanti lelang ERP, kata Halim,menunggu landasan hukum yang sesuai untuk penerapan ERP.

Dalam Pergub pengendalian lalu lintas, jalan berbayar hanya berlaku bagi kendaraan roda empat. Hal ini menyebabkan motor tidak bisa melintas.

“Itu konsep dari Gubernur,” ujar Halim.

Proyek ERP sendiri sudah bertahun-tahun didengungkan. Ketika Joko Widodo menjabat gubernur, program ini dipercaya menjadi solusi mengentaskan kemacetan Jakarta.

Pada pertengahan 2014, sudah ada dua perusahaan yang melakukan uji coba, yakni Kapsch dari Swedia dan Q-free dari Norwegia.

Baca juga : Tarif ERP Akan Makin Mahal jika Kendaraan yang Melintas Tetap Banyak

Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjanjikan sistem jalan berbayar ini diterapkan pada 2019.

Pemenang lelang akan diumumkan pada Oktober 2018. Kemudian, pemenang tender bisa memulai membangun proyek itu di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan Medan Merdeka Barat. Rencananya, ERP tidak hanya bisa mendeteksi pelat mobil, ERP juga bisa mendeteksi pelat motor.

Check Also

Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018(KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemprov DKI Bagikan Karung Agar Warga Tak Buang Sampah ke Kali", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/18/14160901/pemprov-dki-bagikan-karung-agar-warga-tak-buang-sampah-ke-kali. 
Penulis : Nursita Sari
Editor : Andri Donnal Putera

Pemprov DKI Bagikan Karung Agar Warga Tak Buang Sampah ke Kali

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengimbau warga untuk tidak …