Home / Kliping / Anies: Akan Ada Tim yang Tangani Masalah Swastanisasi Air
anies akan ada tim

Anies: Akan Ada Tim yang Tangani Masalah Swastanisasi Air

anies akan ada tim

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah menerima perwakilan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) yang meminta Pemprov DKI Jakarta menyetop swastanisasi air. “Mereka (KMMSAJ) mengharapkan agar amanat dari keputusan MA kami laksanakan dan akan kami laksanakan,” kata Anies di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/3/2018). Ia menyebutkan, akan ada tim yang menangani proses transisi jika pemutusan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dilakukan. “Nanti ada tim yang akan mengerjakan itu,” ucap Anies. Baca juga : Protes Swastanisasi Air, Ibu-ibu Mandi di Depan Kantor Anies-Sandi Mahkamah Agung (MA) telah memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai swastanisasi air telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta. “Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas,” demikian petikan amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 dari laman MA. Selain itu, swastanisasi air membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Anies: Akan Ada Tim yang Tangani Masalah Swastanisasi Air”, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/22/21165931/anies-akan-ada-tim-yang-tangani-masalah-swastanisasi-air.
Penulis : Iwan Supriyatna
Editor : Egidius Patnistik

Check Also

pemda didorong tata lanskap

Pemda Didorong Tata Lanskap Kota

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah untuk menata …