Home / Kliping / DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/09/20552501/dki-akan-dapat-lahan-dari-kompensasi-klb-untuk-bangun-rusun-dp-0-rupiah. 
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Robertus Belarminus
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/09/20552501/dki-akan-dapat-lahan-dari-kompensasi-klb-untuk-bangun-rusun-dp-0-rupiah. Penulis : Nibras Nada Nailufar Editor : Robertus Belarminus

DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/09/20552501/dki-akan-dapat-lahan-dari-kompensasi-klb-untuk-bangun-rusun-dp-0-rupiah.  Penulis : Nibras Nada Nailufar Editor : Robertus Belarminus
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/2/2018).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mempertanyakan bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah. Meski program itu dipastikan bukan berbentuk rumah tapak, namun tetap saja jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 50.000 unit yang harus dibangun setahun. Dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD yang membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan, pengadaan lahan rencananya akan dibantu dengan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari proyek swasta. “Kerja keras dari timnya Pak Gamal (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup), kewajibanan KLB itu ganti tanah, nanti kita inbrengkan ke siapa gitu. Sesuai prosedurnya,” kata Saefullah dalam rapat tersebut, Senin (9/4/2018). Baca juga : DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Jelas soal Program Rumah DP 0 Rupiah Saefullah memperkirakan, ada 20 hektar tanah yang bisa didapatkan DKI dengan mengonversikan kompensasi KLB yang belum dilunasi pengembang. Tanah ini bisa diinbrengkan atau diserahkan Pemprov DKI ke BUMD yang membangun rumah DP 0 rupiah. “Kalau kepala daerah cepat terima ini, di tangan udah 20 hektar dari kewajiban, bisa kita tunjuk di daerah pinggiran. Terpaksa di pinggiran, karena nilainya. Bisa di Jakarta Barat, Selatan, Timur, sampai Utara, pinggiran,” ujar Saefullah. Baca juga : Sandiaga Sebut Pembentukan BLUD untuk Rumah DP 0 Rupiah Ditunda Adapun BUMD yang ditunjuk untuk menggarap lahan DKI yakni PD Pasar Jaya, PD Sarana Jaya, dan PT Jakarta Propertindo. Sebelumnya, kompensasi KLB atau kompensasi yang dibayarkan karena menambah lantai bangunan ini sempat menuai kontroversi semasa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok menggunakannya untuk membangun infrastruktur publik seperti sejumlah rusun dan Simpang Susun Semanggi. Sebuah lokasi di Rorotan, Jakarta Utara ramai dibincangkan sebagai lokasi rumah tapak. Lokasi inipun konon mampu menaungi 100 unit rumah.(Kompas TV)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “DKI Akan Dapat Lahan dari Kompensasi KLB untuk Bangun Rusun DP 0 Rupiah”, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/09/20552501/dki-akan-dapat-lahan-dari-kompensasi-klb-untuk-bangun-rusun-dp-0-rupiah.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Robertus Belarminus

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …