Home / Kliping / Berkembang Pesat, Tata Ruang Jabodetabekpunjur Akan Direvisi
Tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur akan direvisi. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS
Tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur akan direvisi. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

Berkembang Pesat, Tata Ruang Jabodetabekpunjur Akan Direvisi

Tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur akan direvisi. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS
Tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur akan direvisi. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah berencana merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur). Itu menyusul semakin berkembangnya pembangunan di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia.

Sejumlah persoalan juga mengiringi perkembangan kawasan tersebut. Mulai dari munculnya, slam area, pencemaran sungai hingga banjir yang melanda Jakarta. Sebab itu, revisi Perpres tersebut ditargetkan selesai akhir 2018.

“Revisi Perpres Nomor 54 tahun 2008 memang sangat beralasan. Setelah sekian tahun, boleh dilakukan perubahan dari tata ruang. Apalagi Jakarta merupakan kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di acara konsultasi publik RTR Kawasan Jabodetabekpunjur di Jakarta, Senin (16/4).

Konsep revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 menekankan pada keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur. Dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dia menyebutkan, pemerintah memang sudah lama memberi perhatian kawasan itu, hingga diterbitkan Perpres 54 Tahun 2008. “Pemanfaatan kawasan hulu, hingga hilir harus dilakukan yang sesui dengan daya dukung ,” imbuhnya.

Darmin mengatakan, kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sangat penting dalam perekonomian. Menyumbang PDRB 19,93 persen. Jabodetabekpunjur adalah kawasan metropilitan terbesar di Indonesia dan terbesar ke dua di dunia setelah Tokyo.

“Ini membuat penduduk tertarik bermigrasi. 2012 jumlah penduduk 22 juta, sekarang 32 juta jiwa. Ini berdampak terhadap kebutuhan akan ruang, tempat tinggal tempat usaha dan infrastruktur, jalan, jaringan air, listrik, bandara dan sebagainya,” jelas Darmin.

Impilkasi dari hal itu, konversi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Pada kurun waktu 2012-2015 terjadi konversi lahan pertanian sekitar 32,06 persen, data penggunaan tanah BPN tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Hampir seperempat sawah berubah jadi pemukiman, industri dan sebagainya. Banjir skala besar sebenarnya sudah terjadi sejak lama.” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofjan Djalil mengatakan, konsultasi publik itu dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pihaknya.

“Bagaimana mengatatasi persoalan Tata Ruang Jabodetabekpunjur nanti ke depan bagaimana,” ujarnya. (dai)

Check Also

Sejumlah alat berat beroperasi di lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/1). Dana bantuan kemitraan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2018 berkurang Rp116 miliar dibanding 2017 yang diperuntukkan bagi kebutuhan infrastruktur publik dan dana kompensasi warga sekitar TPST Bantar Gebang. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/18.(Risky Andrianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/14/20002381/jika-hibah-tak-cair-pemkot-bekasi-ancam-larang-truk-sampah-dki-melintas. 
Penulis : Dean Pahrevi
Editor : Sandro Gatra

Jika Hibah Tak Cair, Pemkot Bekasi Ancam Larang Truk Sampah DKI Melintas

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan melarang truk sampah DKI mengakses jalan dari …