Home / Kliping / RTH Rawan Beralih Fungsi, Regulasi Tata Ruang Mesti Direvisi
RTH Rawan beralih fungsi tata ruang

RTH Rawan Beralih Fungsi, Regulasi Tata Ruang Mesti Direvisi

RTH Rawan beralih fungsi tata ruang

PROKAL.COSAMARINDA – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda belum mencapai target pemerintah pusat. Kini RTH di Kota Tepian baru mencapai 5,6 persen. Padahal, setiap daerah mesti menyediakan 30 persen dari luas wilayahnya untuk RTH.

Hal ini membuat Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda menggencarkan program pembangunan taman dan perawatannya. Seperti halnya mengupayakan dana APBN untuk membangun Taman Revolusi Mental yang rencananya dibangun tahun ini di kawasan Taman Samarendah.

Tidak itu saja, penghijauan di kawasan gerbang masuk Samarinda pun digencarkan. Kepala Disperkim Samarinda Dadang Airlangga mengatakan, gerbang masuk arah Sungai Siring dan sisi Palaran, Jembatan Mahkota II menjadi target pengerjaan tahun ini. “Semuanya menggunakan dana APBN. Saya tidak tahu nilainya, kami hanya menerima kunci,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Tahrir mengatakan, sebenarnya RTH sudah berkembang beberapa tahun terakhir. Yang menjadi masalah bukan hanya jumlah RTH. Sebab, beberapa titik RTH bukan milik pemkot.

“Kebanyakan milik pribadi (swasta). Meski pemkot sudah menetapkan sebagai kawasan RTH, tapi sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan fungsi,” kata Tahrir.

“Bergantung si pemilik lahan. Bisa saja difungsikan untuk yang lain. Ini akan berdampak penurunan RTH. Makanya perlu komitmen dalam mengimplementasikan tata ruang yang ada. Sekarang pemerintah sedang proses evaluasi dengan merevisi Perda Nomor 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda,” sambungnya.

Dia melanjutkan, revisi tersebut bertujuan agar pemanfaatan lahan yang bukan milik pemkot mengacu pada peruntukan tata ruang. “Ini merupakan cara pemerintah mengendalikan tata ruang, agar sesuai peruntukan,” sebutnya.

Jika tidak dikendalikan, masalah lain akan muncul. Dampak terburuk bencana alam seperti banjir tidak dapat dihindari. Dengan revisi tersebut, dia berharap, pemilik lahan yang berbadan hukum maupun perorangan tidak bisa seenaknya memanfaatkan lahan. “Harus ada izin dari pemkot,” terang dia.

Yang jelas, revisi perda kali ini akan menghadirkan dua pilihan. Apakah  kawasan sebelum tetap dipertahankan sebagai RTH atau ada perubahan. Tetap ada konsekuensi, mengembalikan fungsi awal atau mengganti kawasan RTH ke lokasi lain. “Jika mempertahankan, pemkot harus melakukan penertiban,” urai Tahrir.

Namun, dia tidak dapat memastikan kapan revisi peraturan itu rampung. “Perlu kajian mendalam. Ini mencakup berbagai lini dan berpengaruh bagaimana wajah Kota Samarinda ke depan,” pungkasnya. (*/tri-LJKP*/dq/kri/k16)

 

Check Also

Normalisasi sungai terus dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain normalisasi sungai, juga dilakukan terhadap 14 sarana pengendali banjir seperti waduk, embung, dan situ.(Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Atasi Banjir, Pemprov DKI Lanjutkan Program Normalisasi Sungai", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/10/21300011/atasi-banjir-pemprov-dki-lanjutkan-program-normalisasi-sungai. 
Penulis : Alek Kurniawan
Editor : Mikhael Gewati

Atasi Banjir, Pemprov DKI Lanjutkan Program Normalisasi Sungai

KOMPAS.com – Dalam penanganan banjir di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan …