Home / Kegiatan / Mewakili Gubernur DKI Jakarta DALAM RDP/RDPU KOMITE II DPD RI DALAM RANGKA PengIMPLEMENTASIan PERPRES NO.35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
20180704_120859

Mewakili Gubernur DKI Jakarta DALAM RDP/RDPU KOMITE II DPD RI DALAM RANGKA PengIMPLEMENTASIan PERPRES NO.35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Jakarta, 4 Juli 2018

20180704_103052

Dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP)/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mendapat disposisi dari Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi narasumber dalam agenda rapat mengenai waste to energy tersebut. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang TRLH menghadiri acara tersebut didampingi oleh staf Kedeputian dan perwakilan Dinas Linkungan Hidup.

Turut Hadir pada agenda rapat tersebut yakni, Walikota Surakarta, Wakil Walikota Tangerang, Kadis LH Semarang, Kadis LH Denpasar (Bali), Kadis LH Bekasi, perwakilan bidang Kemaritiman BAPPENAS, perwakilan Kementerian PUPR, perwaklan BKPN, perwakilan PLN dan perwakilan ATR/BPN.

20180704_103017

Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait perwujudan konsep waste to energy, melalui percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) hari Rabu (4/7). PLTSa dianggap menjadi solusi atas permasalahan sampah yang menjadi beban di daerah. Dimana PLTSa tersebut harus memiliki teknologi ramah lingkungan dalam mengolah sampah menjadi energi yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 (Waste to Energy) untuk mengurangi dan membenahi pengolahan sampah bagi kesehatan masyarakat. Parlindungan Purba menambahkan bahwa PLTSa dengan konsep waste to energy dapat berguna sebagai solusi atas permasalahan sampah dan energi di masyarakat.

“Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 (waste to energy) untuk mengurangi dan membenahi pengolahan sampah bagi kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Senator asal Sumatera Utara ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan percepatan PLTSa, dibutuhkan komitmen semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun instansi terkait, termasuk PLN.

“Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dapat terwujud melalui kerjasama yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya mulai dari pengolahan sampah hulu sampai ke hilir,” imbuhnya.

Senada, Senator dari Provinsi Aceh, Sudirman, menjelaskan bahwa konsep pengolahan waste to energy dapat terwujud jika terdapat sinergi kuat di daerah. Menurutnya di pengembangan waste to energy terhambat karena tidak terbangunnya kesepahaman dan kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait.

“Satu catatan penting yang kami rasakan di daerah, tidak lain upaya sinergitas dan keseriusan. PLN bilang nanti akan membeli (energi) bila sudah siap. Kita harapkan adanya upaya dorongan dari PLN. Di daerah sering terjadi pengembang energi dengan PLN tidak sinergi. Ada energi yang tidak terpakai, terkait harga kontrak,” ucapnya.

Sementara itu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi, berpesan agar teknologi pengolahan sampah menjadi energi harus diperhatikan, harus terbakar secara sempurna, sehingga penerapan teknologi incinerator tidak menghasilkan permasalahan baru. Dirinya juga menyoroti belum terlaksananya pengembangan PLTSa di daerah karena beberapa faktor.

“Sebenarnya kota Semarang sudah siap dengan pelaksanaan itu. Tetapi di beberapa tempat yang harusnya bisa dilaksanakan menjadi tertunda. Apa karena terganjal aturan, atau kenapa? Karena memang banyak faktor indikator-indikator yang harus dipenuhi, seperti pembakaran harus sempurna, agar tidak menjadi residu dan tidak menjadi persoalan baru,” kata Denty.

Khusus di DKI Jakarta, Deputi Gubernur bidang TRLH menyampaikan bahwa sudah ada rencana pembuatan ITF (Intermediate treatment Facility)/ Pembangkit listrik tenaga sampah di 4 lokasi. ITF yang sudah memiliki progress saat ini yaitu ITF Sunter  dengan kapasitas daya tampung sampah sebesar 2000-2500 ton/hari dengan asumsi produksilistrik sebesar 35 MegaWatt (MW) di lahan seluas 3 Ha milik Pemprov DKI Jakarta. PT. Jakpro ditunjuk sebagai koordinator dan bekerjasama dengan  Fortum (perusahaan Finlandia) dalam terlaksananya ITF Sunter tersebut. Saat ini progres ITF Sunter sedang memasuki tahap Joint Venture Company (JVC) antara PT. Jakpro dan Fortum, pembahasan kajian kerjasama dengan Pemprov DKI terkait persetujuan waste suppy dan besaran tipping fee. Harapannya DKI Jakarta mendapatkan kemudahan dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mengimplementasikan ITF tersebut, sehingga Jakarta dapat menjadi kota pertama yang dapat mengimplementasikan pogram waste to energy dan menjadi Center of excellent bagi kota-kota di Indonesia dalam penanggulan sampah.

Check Also

diskusi terbatas

Diskusi Terbatas STRATEGI PENGEMBANGAN TERPADU DKI JAKARTA

Isu utama pengembangan metropolitan Jakarta adalah fragmented governance dan bekerja dalam silo. Upaya penanganannya berupa …