Home / Kliping / Mandeknya Normalisasi Sungai dan Ancaman Banjir Jakarta
mandeknya normalisasi sungai

Mandeknya Normalisasi Sungai dan Ancaman Banjir Jakarta

mandeknya normalisasi sungai

JAKARTA, KOMPAS.com –  Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter  di Jakarta dipastikan tidak berjalan tahun 2019. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran normalisasi sungai itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. “Kalau diajukan di (APBN) 2019 sudah enggak terkejar lagi,” ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Rabu (3/10/2018). Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI Normalisasi sungai di Jakarta, kata Bambang, baru bisa dianggarkan paling cepat dalam APBN 2020. Terkendala pembebasan lahan  Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi yang dijalankan BBWSCC. Hingga kini, pembebasan lahan yang dikerjakan Pemprov DKI itu masih minim. Karena itu, normalisasi sungai tidak bisa dijalankan pada 2019. BBWSCC tidak mau normalisasi dilakukan setengah-setengah. “Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti aja kalau sudah banyak,” kata Bambang. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui sulitnya membebaskan lahan. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, sebelum Dinas Sumber Daya Air melakukan pembayaran. “Jangan sampai ada overlap, tumpang tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak terhadap kami. Makanya kemarin kami rapat dengan pihak Balai Besar, menanyakan progres normalisasi. Ya kami perlu waktu untuk kelengkapan administrasinya,” ucap Teguh. Dinas Sumber Daya Air, lanjut Teguh, masih berupaya membebaskan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter. Dia berharap pembebasan lahan di tiga lokasi itu bisa berjalan maksimal tahun ini demi mendukung normalisasi yang menjadi proyek strategis nasional. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, normalisasi sungai yang terhambat disebabkan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta dinilai sulit membebaskan lahan karena ada janji kampanye untuk menghindari penggusuran. Baca juga: Gembong Ingatkan Janji Kampanye Jangan Menghambat Normalisasi Sungai “Pemprov DKI ketika kepemimpinannya Pak Anies kan sudah janji enggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh,” ujar Gembong.

Masih menurut Gembong, Pemprov DKI harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Jika penertiban permukiman liar memang diperlukan untuk pembebasan lahan, jalan itu mesti ditempuh. Jangan sampai janji kampanye membuat normalisasi terhambat. Mandek sejak 2018  BBWSCC bersama Pemprov DKI telah melakukan normalisasi pada 2013-2017. Hasilnya, 16 kilometer dari total 33 kilometer aliran Sungai Ciliwung sudah dinormalisasi. Beberapa wilayah masih harus dibebaskan lahannya. Normalisasi di Bidara Cina, dari 3 kilometer panjang sungai yang hendak dinormalisasi, baru terealisasi 1,3 kilometer. Begitu juga dengan normalisasi di wilayah Bukit Duri yang baru terealisasi 2,7 kilometer dari 3,2 kilometer panjang yang direncanakan.  Proyek normalisasi tidak dilanjutkan pada 2018. BBWSCC tidak mengalokasikan anggaran untuk normalisasi maupun sodetan Sungai Ciliwung. Kendalanya lagi-lagi karena lahan yang belum dibebaskan Pemprov DKI. “Tahun ini tidak ada alokasi dana untuk itu, karena memang tanahnya tidak ada yang bebas,” kata Kepala BBWSCC sebelumnya, Jarot Widyoko, 13 Juli 2018. Jakarta terancam banjir  Kepala BBWSCC yang baru Bambang Hidayah menyebutkan, sebanyak 129 kelurahan di Jakarta terancam banjir pada musim hujan mendatang, terutama pada puncak musim hujan yang jatuh pada Februari 2019.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Mandeknya Normalisasi Sungai dan Ancaman Banjir Jakarta”, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/04/07194011/mandeknya-normalisasi-sungai-dan-ancaman-banjir-jakarta.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Egidius Patnistik

Check Also

Pendataan Aset Pemprov DKI Sudah 75 Persen

Pendataan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mencapai 75 persen. Kepastian aset tersebut …