Home / Kliping / Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno", https://properti.kompas.com/read/2018/10/23/203026921/paradigma-tata-ruang-indonesia-dianggap-masih-kuno. 
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno", https://properti.kompas.com/read/2018/10/23/203026921/paradigma-tata-ruang-indonesia-dianggap-masih-kuno. Penulis : Dani Prabowo Editor : Hilda B Alexander

Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno", https://properti.kompas.com/read/2018/10/23/203026921/paradigma-tata-ruang-indonesia-dianggap-masih-kuno.  Penulis : Dani Prabowo Editor : Hilda B Alexander
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Merebaknya kasus reklamasi Teluk Jakarta, dan dugaan suap perizinan Meikarta, dianggap sebagai hasil dari kekunoan paradigma tata ruang Indonesia. Bila negara-negara di Eropa menganut dua mahzab dalam perencanaan tata ruang, hal demikian tidak terjadi di Tanah Air. Indonesia seakan berjalan pada kompleksitas sindrom post kolonialisme. Pengamat perkotaan dan pembangunan kawasan Andrea Peresthu mengungkapkan, mahzab pertama yang berlaku di Eropa yaitu German School. Negara-negara seperti Jerman, Skandinavia, dan Belanda yang mengadopsi mahzab ini lebih menekankan aspek teknis engineering sebagai instrumen yang mengatur pemanfaatan ruang. Baca juga: Kasus Meikarta, Potret Rumitnya Perizinan di Indonesia Sementara, penganut mahzab kedua, yaitu Latin School seperti Perancis, Italia, dan Spanyol, melihat instrumen perencanaan lebih ke aspek sosial, ekonomi dan budaya. Akibatnya, menjadi sangat sarat dengan dimensi politis dalam perencanaan tata ruang negara-negara tersebut. “European planning tradition ini pun mengalami stagnasi sejak dunia beramai-ramai mengadopsi tiga pilar globalisasi (neo-liberalism, deregulation dan de-bureaucratization). Otomatis era pasar bebas membutuhkan fleksibilitas, khususnya land market yang sudah tidak bisa diproteksi seperti dulu lagi,” kata Andrea dalam keterangan tertulis, Selasa (23/10/2018).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Paradigma Tata Ruang Indonesia Dianggap Masih Kuno”, https://properti.kompas.com/read/2018/10/23/203026921/paradigma-tata-ruang-indonesia-dianggap-masih-kuno.
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander

Check Also

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun sistem koneksi jaringan kelistrikan microgrid di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (19/2/2019).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

BPPT Bangun Jaringan Listrik dari Energi Matahari di Pulau Pramuka

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT) menandatangani perjanjian kerja sama dengan …