Home / Kliping / Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi
Ketua Tim Gubernur Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/6/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/27/17155361/januari-2019-dki-mulai-bahas-raperda-soal-reklamasi. 
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Egidius Patnistik
Ketua Tim Gubernur Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/6/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA ) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/27/17155361/januari-2019-dki-mulai-bahas-raperda-soal-reklamasi. Penulis : Nibras Nada Nailufar Editor : Egidius Patnistik

Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi

Ketua Tim Gubernur Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/6/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA ) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/27/17155361/januari-2019-dki-mulai-bahas-raperda-soal-reklamasi.  Penulis : Nibras Nada Nailufar Editor : Egidius Patnistik
Ketua Tim Gubernur Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/6/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengatakan, pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau reklamasi. Raperda ini telah didaftarkan sebagai program legislatif daerah (prolegda) 2019. “Itu sudah masuk ke prolegda, Bapemperda (Badan Pembentukan Perda). Januari mulai dibahas,” kata Marco, Selasa (27/11/2018). Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Pulau Reklamasi Harus Tunggu Perda Marco menambahkan, raperda yang akan dibahas berbeda dengan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) yang sebelumnya ditarik Gubernur DKI Anies Baswedan dari DPRD. Raperda yang akan dibahas nanti merupakan gabungan dari dua raperda itu serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. “Nanti jadi satu. Masih dibahas nama persisnya, tapi sementara Raperda Tata Ruang Darat, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil,” ujar Marco. Perda itu, kata Marco, memuat panduan pembangunan pulau reklamasi. Setelah Perda disahkan dan kajian dampak lingkungan rampung, baru PT Jakarta Propertindo selaku pengelola dan pengembang bisa membangun. “Teksnya sedang disusun,” kata Marco. Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria menegaskan perencanaan dan pembangunan infrastruktur di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta harus menunggu Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) pantai utara Jakarta disahkan DPRD DKI. Saat kini, dua raperda itu masih berada di tangan Pemprov DKI Jakarta setelah ditarik Anies Baswedan pada akhir 2017 lalu. Iman menyampaikan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan selama perda yang mengatur zonasi dan tata ruang di pulau hasil reklamasi belum sah. “Kalau enggak ada (perda), enggak mungkin (pembangunan) itu terlaksanakan,” kata Iman. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyampaikan hal serupa. Sebelum ada perda, dia menyebut wilayah pulau reklamasi masih tercatat sebagai lautan. “Tata ruang DKI sendiri masih sampai di daratan Jakarta. Jadi, di tata ruang DKI itu (pulau reklamasi) masih laut sebenarnya, wilayah itu belum ada,” ucap Pantas. Baca juga: Jakpro Kelola Lahan Publik hingga Air Bersih di Pulau Reklamasi Gubernur Anies Baswedan kemarin berharap pada akhir tahun ini warga Jakarta sudah bisa menikmati kawasan pantai reklamasi di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. Anies Baswedan menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membuat jalan sementara sebagai akses bagi warga untuk menuju ke kawasan pantai reklamasi tersebut. Sebab, jalan yang tersedia saat ini masih berpasir sehingga kendaraan sulit mengaksesnya. “Jadi saya bayangkan jalan untuk mobil motor, jalan untuk pejalan kaki, jalan untuk sepeda,” kata Anies kemarin. Menurut Anies, pembangunan jalan sementara bisa dilakukan tanpa harus menunggu raperda disahkan. “Enggak (harus tunggu perda), kalau untuk jalan sementara itu bisa dilakukan segera karena itu hanya untuk memfasilitasi agar warga bisa berkegiatan di sana,” ujar Anies.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Januari 2019, DKI Mulai Bahas Raperda soal Reklamasi”, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/27/17155361/januari-2019-dki-mulai-bahas-raperda-soal-reklamasi.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Egidius Patnistik

Check Also

Kondisi Situ Rawa Kalong rusak parah, Selasa (11/6/2018)(Kompas.com/Cynthia Lova)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "2020, Revitalisasi Rawa Kalong dan Pembangunan 2 "Flyover" di Depok", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/11/21522271/2020-revitalisasi-rawa-kalong-dan-pembangunan-2-flyover-di-depok. 
Penulis : Cynthia Lova
Editor : Kurnia Sari Aziza

2020, Revitalisasi Rawa Kalong dan Pembangunan 2 “Flyover” di Depok

DEPOK, KOMPAS.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Djorghi …