Home / Kegiatan / Peninjauan lapangan Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka monitoring perkembangan pembangunan MRT di Jakarta
Kedeputian Gubernur DKI Jakarta melakukan peninjauan lapangan
Kedeputian Gubernur DKI Jakarta melakukan peninjauan lapangan

Peninjauan lapangan Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka monitoring perkembangan pembangunan MRT di Jakarta

Jakarta, 22 Januari 2019. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup didampingi Asisten Deputi Gubernur bersama Staf Kedeputian mengikuti peninjauan lapangan Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait MRT Jakarta. Peninjauan lapangan Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh beberapa unsur seperti Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Industri Perdagangan dan Ekonomi; Kedeputian Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman Provinsi DKI Jakarta; Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Pariwisata dan Kebudayaan; PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ); Biro Perekonomian DKI Jakarta; Dinas Perhubungan DKI Jakarta; Sekretariat Jakarta Kebertahanan; Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD).

Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata ruang dan Lingkunga Hidup melakukan monitoring MRT
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup melakukan monitoring MRT

Acara diawali dengan rapat koordinasi untuk peninjauan lapangan. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju stasiun MRT Bunderan HI dengan bus. Pihak MRTJ pun memberikan petunjuk keamanan dan beberapa keterangan terhadap MRT sambil menunggu kedatangan kereta. Kemudian pengunjung dipersilahkan masuk kedalam gerbong kereta MRT dan mengikuti perjalanan dari Stasiun Bunderan HI menuju Stasiun Lebak bulus.

Ada beberapa informasi terkait yang diberikan oleh Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta yaitu;

  1. Pembangunan MRT Jakarta Fase I pada saat ini sudah hingga penyelesaian. Diharapkan MRT dapat mulai beroperasi pada Maret 2019.
  2. MRT Jakarta Fase I terdiri dari 13 stasiun dengan komposisi 6 stasiun underground (berada di bawah tanah) dan 7 stasiun elevated(stasiun layang) dengan 1 Depo.
  3. Kendala bagi pihak MRTJ pada saat ini adalah kerancuan perizinan dan koordinasi pemangku kepentingan yang dikhawatirkan dapat memperlambat operasional perdana MRT.
  4. MRTJ juga memerlukan koorinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kementrian Perhubungan terkait perizinin operasional dan sertifikasi MRT.
  5. Pembangunan MRT Jakarta Fase II akan melanjutkan rute dari HI menuju Kota dengan kendala perizinan pembangunan di kawasan sekitar monas. Pihak MRTJ akan mengikuti instruksi selanjutnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

Check Also

IMG-20190812-WA0018

Lokakarya Program Ambitious City Promises/Ikhtiar Jakarta: Peran Komunitas Keagamaan

Bogor, 8 Agustus 2019. Yayasan ICLEI – Local Government for Sustainability menyelenggarakan lokakarya dalam rangka merumuskan aksi prioritas, target, dan …