Home / Kliping / Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur
Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.(Febri Ardani/KompasOtomotif)
Alat pembatas kecepatan alias polisi tidur yang dibuat tanpa aturan resmi kadang malah bikin kecelakaan.(Febri Ardani/KompasOtomotif)

Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat harus memiliki izin pemerintah jika ingin membangun polisi tidur. Jika membangun di kawasan perumahan, perli izin setingkat wali kota. Hal itu disampaikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta. Dalam akun tersebut disebutkan “Bikin polisi tidur di lingkungan perumahan atau jalan perumahan harus seizin tingkat wali kota lho, jadi tidak boleh sembarangan.” Pernyataan ini dibenarkan oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Christianto. “Sebenarnya masyarakat bisa bangun (polisi tidur), tapi harus ada izin,” kata Christianto saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2019) siang.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yakni Pasal 38 Ayat 1 dan 2, yang mengatur penyelenggaraan polisi tidur. Christianto menyebutkan, apabila masyarakat sudah mengantongi izin, pihaknya akan memberikan arahan bagaimana membuat polisi tidur sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah. “Kebanyakan masyarakat tidak ada yang mengajukan izin dulu saat membangun polisi tidur,” ujar Christianto. Namun, ia menuturkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan polisi tidur tersebut. Sebab, membuat polisi tidur sembarangan justru bisa membahayakan pengendara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ingat, Masyarakat Harus Minta Izin Pemerintah untuk Bangun Polisi Tidur”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/11/12375991/ingat-masyarakat-harus-minta-izin-pemerintah-untuk-bangun-polisi-tidur.

Penulis : Jimmy Ramadhan Azhari

Editor : Dian Maharani

Check Also

Para pelanggar jalur ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang terkena sanksi tilang, Selasa (10/9/2019)(KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI)

Ganjil-Genap Diperluas, Penumpang MRT Jakarta Tembus 97 Ribu Per Hari

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, jumlah penumpang moda raya …