Home / Kliping / MRT Harus Tuntaskan Izin Operasional
mrt 1

MRT Harus Tuntaskan Izin Operasional

JAKARTA – Akhir Maret 2019 ini MRT Fase I Lebak Bulus-HI segera beroperasi. Sambil menunggu penetapan tarif, direksi saat ini memburu penuntasan izin operasional.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengantongi beberapa perizinan, selain izin operasional. Perizinan yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Di antaranya uji delapan kereta, stasiun MRT, kemudian sistem persinyalan yang semua sudah dilakukan ujicoba

Silvia juga menyebutkan proses perizinan bukan hanya di Kementerian Perhubungan, melainkan juga di lingkungan Pemprov DKI. Di antaranya yaitu izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

“Untuk IMB berkaitan dengan pembangunan. Apakah struktur sudah sesuai dengan aturan di Indonesia, kemudian dengan desain awal dan sebagainya,” ujar Silvia, Sabtu (2/3).

Silvia menyebutkan, pengerjaan lainnya juga sudah memenuhi sertifikat laik fungsi (SLF) yakni eskalator, dan lift. Ke dua fasilitas ini dinyatakan aman untuk digunakan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Dari DKI sedang berproses. Dua dokumen yakni dari Pemprov DKI dan Dirjen Perkeretaapian ini yang akan disampaikan ke Gubernur. Nanti baru Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin operasi,” jelasnya.

SEGERA SELESAIKAN

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta PT MRT segera menyelesaikan permasalahan proyek pembangunan MRT fase II, khusunya soal depo. Sehingga, ketika MRT fase I beroperasi, MRT fase II langsung dikerjakan dan selesai sesuai target.

“MRT Utara-Selatan itu idealnya dari Lebak Bulus ke utara Jakarta. Jelang operasi all fase I, pembangunan fase II Belum juga dimulai. Jadi selain mempersiapkan operasional fase I, MRT harus segera membangun fase II,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yuke, Pemprov DKI seharusnya sudah mempersiapkan, membahas bersama legislatif dan mengumumkan integrasi tarif. Sehingga, masyarakat sudah mengerti dan paham ketika MRT beroperasi Maret 2019 nanti.

“Integrasi itu bukan hanya fisik. Tapi pembayaran dan manajemennya harus terintegrasi. Jadi jadwal kekeberangkatan dan kedatangan bisa diprediksi,” tegasnya.

Seperti diketahui, masalah tarif akan dibicarakan dengan DPRD DKI Jakarta. Besaran tarif yang diusulkan Rp8.500 untuk 10 Km. Tarif yang diusulkan itu dengan harapan adanya subsidi dari APBD. Skema subsidi berkisar Rp350 miliar-400 miliar. (john)

Artikel ini telah tayang pada : http://poskotanews.com/2019/03/02/mrt-harus-tuntaskan-izin-operasional/

Check Also

Permukiman padat di Bidaracina, di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan …