Home / Kliping / DPRD Harap Subsidi Tarif MRT dan LRT Tak Membebani APBD DKI
Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.(KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNG)
Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.(KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNG)

DPRD Harap Subsidi Tarif MRT dan LRT Tak Membebani APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta berharap subsidi untuk tarif moda raya terpadu ( MRT) yang dibebankan pada APBD DKI bisa dikurangi. Ketua Komisi C Santoso mengatakan, subsidi bisa ditekan dengan adanya penghasilan dari iklan dan sewa kios-kios ritel di stasiun-stasiun MRT Jakarta. “Misalnya dari penghasilan pendapatan iklan dan kios-kios yang ada di situ (stasiun) sekian miliar bisa menutupi, sehingga subsidi bisa jadi kurang,” ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Santoso menyampaikan, hal serupa juga diharapkan pada moda light rail transit (LRT) Jakarta. Dia meminta operator MRT dan LRT Jakarta transparan soal pemasukan dari iklan dan sewa kios ritel tersebut. “Kami kepengin transparansi dari MRT, LRT, soal di sepanjang koridor itu, kan, dipasang iklan, di stasiun ada konter-konter jualan, itu, kan, komponen pendapatan juga buat mereka. Mereka harus hitung supaya subsidinya bisa dikurangi,” katanya.

Santoso menjelaskan, besarnya subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta harus dipertimbangkan dengan matang. Sebab, APBD DKI tidak hanya menanggung beban subsidi dua moda transportasi massal tersebut, tetapi juga untuk transjakarta. “Kami ingin secara detail hitungannya dilakukan karena subsidi terkait dengan transportasi massal ini bukan cuma MRT dan LRT, tetapi transjakarta juga memerlukan subsidi yang sangat besar,” ucap Santoso.

Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

DPRD DKI masih membahas subsidi untuk menentukan tarif MRT dan LRT Jakarta. DPRD meminta sejumlah kelengkapan data soal perhitungan tarif MRT dan LRT. Subsidi dan tarif belum tentu diputuskan sebelum moda transportasi publik itu diresmikan akhir Maret. Pemprov DKI sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang. Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019. Subsidi untuk MRT dan LRT harus disetujui DPRD DKI Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “DPRD Harap Subsidi Tarif MRT dan LRT Tak Membebani APBD DKI”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/18/21094671/dprd-harap-subsidi-tarif-mrt-dan-lrt-tak-membebani-apbd-dki.
Penulis : Nursita Sari
Editor : Kurnia Sari Aziza

Check Also

Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Normalisasi Ciliwung, DKI Bebaskan 118 Bidang Tanah Akhir Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, pihaknya akan membebaskan …