Home / Kegiatan / Rapat Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DKI Jakarta
IMG_8960

Rapat Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DKI Jakarta

Jakarta, 28 Maret 2019. KOTAKU merupakan salah satu program Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Saat ini, program KOTAKU di DKI Jakarta sedang terhenti sejak tahun 2018. Sebagai upaya untuk menginisiasi kembali program KOTAKU, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) menyelenggarakan rapat koordinasi KOTAKU yang turut dihadiri oleh Kementerian Pusat (BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi/PPAS), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP, Dinas Lingkungan Hidup/DLH, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan/DCKTRP, Asdep Gubernur Bidang Tata Ruang, seluruh Sudin DPRKP, Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan) dan The World Bank.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas 3 hal utama, yaitu (i) identifikasi isu pelaksanaan program KOTAKU; (ii) rencana penyusunan Desain Besar Permukiman Kumuh; dan (iii) pilot project konsolidasi lahan vertikal di kawasan Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Untuk pembahasan pertama, teridentifikasi bahwa terhentinya program KOTAKU di DKI Jakarta disebabkan oleh isu tata kelola, yaitu mengenai skema penganggaran dan struktur kelembagaan yang belum jelas. Terkait skema penganggaran, Ditjen Cipta Karya (Kementerian PUPR) selaku pemrakarsa program KOTAKU, memberikan penganggaran secara langsung kepada Sudin PRKP tanpa adanya persetujuan dari Gubernur maupun Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta. Sama halnya dengan struktur kelembagaan, Sudin PRKP ditunjuk oleh Menteri PUPR secara langsung sebagai koordinator utama pelaksanaan program KOTAKU tanpa adanya Surat Keputusan (SK) dari Gubernur DKI Jakarta.

Terkait rencana penyusunan Desain Besar Permukiman kumuh, peserta rapat bersepakat untuk bersama-sama menuntaskan isu permukiman kumuh DKI Jakarta. Desain Besar akan menjadi dokumen yang menjabarkan isu, strategi, dan solusi penanganan permukiman kumuh DKI. Dokumen tersebut disusun dengan pendekatan kolaboratif yang pada prinsipnya berlandaskan komitmen dan konsensus para pemangku kepentingan terkait. Desain Besar akan disusun bersamaan dengan penyelesaian permasalahan penganggaran dan kelembagaan program KOTAKU.

Kementerian ATR dan Bank Dunia saat ini sedang melakukan pilot project pengentasan permukiman kumuh di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Salah satu terobosan yang sedang diuji coba adalah konsolidasi lahan vertikal, yang mana permukiman penduduk disekitar Pasar Manggis akan ditata ulang menjadi rusunawa. Pilot project tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat Pasar Manggis yang disampaikan melalui surat kepada Menteri ATR. Dalam mendukung kegiatan tersebut, Kementerian ATR akan menerbitkan Permen mengenai Konsolidasi Tanah.

Diharapkan, dengan inisiasi kembali KOTAKU DKI Jakarta dan penyusunan Desain Besar permukiman kumuh, dapat memberikan dorongan terhadap pengentasan kawasan kumuh serta keberhasilan pilot project Pasar Manggis.

 

IMG_8962 IMG_8965

Check Also

IMG_9495

Kunjungan Tim Sangga Buana (Babeh Idin)

Jakarta, 16 April 2019. Yayasan Sangga Buana hari ini melakukan kunjungan ke kantor Deputi Gubernur …