Home / Kegiatan / Diskusi Kedua: Panduan Penyusunan Desain Besar di Provinsi DKI Jakarta
WhatsApp Image 2019-04-09 at 2.11.03 PM

Diskusi Kedua: Panduan Penyusunan Desain Besar di Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 9 April 2019. Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH)  bekerjasama dengan Yayasan KARINA menyelenggarakan Diskusi Kedua “Panduan Penyusunan Desain Besar di Provinsi DKI Jakarta”. Tujuan diskusi tersebut adalah untuk mengonsultasikan draf awal dokumen Panduan Penyusuan Desain Besar yang telah disusun berdasarkan hasil Diskusi Pertama. Diskusi tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur TRLH, dan turut hadir dalam diskusi tersebut unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Parbud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP, Dinas Lingkungan Hidup/DLH, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian/DKPKP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD, Dinas Perindustrian dan Energi/DPE), dan non pemerintah (USAID IUWASH, The World Bank, Tim KOTAKU, C40, Vital Strategy, dan Sekretariat Jakarta Berketahanan).

Diskusi tersebut dibuka dengan penjelasan umum mengenai desain besar, yaitu sebuah dokumen/platform yang disusun untuk menyelesaikan suatu isu dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang mengutamakan komitmen dan konsensus dari seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta). Dokumen tersebut berisikan isu, visi, misi, target, strategi/kebijakan, rencana aksinya, dan peta jalan (roadmap) yang telah disepakati bersama. Dokumen desain besar dapat digunakan sebagai rujukan dan/atau pelengkap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, dan lainnya). Secara hirarki, dokumen desain besar dapat bersifat lebih umum dari dokumen perencanaan pembangunan, atau lebih detail. Hal ini sangat bergantung pada karakteristik isu yang ingin ditangani dalam desain besar tersebut.

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 5 dokumen desain besar, yaitu: (i) Desain Besar Bangunan Gedung Hijau; (ii) Desain Besar Kota Layak Anak; (iii) Desain Besar Air Minum dan Limbah Domestik; (iv) Desain Besar Pertanian Perkotaan; dan (v) Desain Besar Sistem Pengolahan Sampah.

Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi tersebut sebagai berikut:

  • Proses penyusunan desain besar terdiri dari perumusan isu, visi, misi, target, strategi kebijakan, rencana aksinya, dan peta jalan (roadmap).
  • Penyusunan desain besar dimulai dengan pemetaan stakeholder (peran dan fungsi stakeholder), yang disertai dengan inventarisasi data dan informasi yang dilakukan secara kontinu selama penyusunan desain besar berlangsung.
  • Selanjutnya, dilakukan rapat-rapat kerja dengan stakeholder inti (hasil pemilihan dari pemetaan stakeholder) untuk merumuskan secara bertahap isu, visi, misi, target, strategi/kebijakan, rencana aksi, dan peta jalan (roadmap). Contoh pentahapan sebagai berikut: (i) Tahap I terdiri dari perumusan isu, visi, misi, target; (ii) Tahap II perumusan strategi/kebijakan dan rencana aksi; dan (iii) Tahap III perumusan peta jalan (roadmap).
  • Dalam penyusunan desain besar, diperlukan juga pembentukan: (i) tim inti, untuk membahas substansi; (ii) tim non-inti, sebagai anggota forum/lokakarya/konsultasi publik; dan (iii) tim teknis, untuk menyiapkan hal-hal non-substansi (penyiapan acara, dan lainnya).
  • Diusulkan dokumen desain besar memiliki bentuk legalitas hukum (contoh: Pergub, Perda, atau lainnya) agar dapat mengikat SKPD untuk melaksanakan rencana-rencana aksi yang tertera dalam dokumen, serta dapat dianggarkan dalam perencanaan tahunan atau jangka menengah daerah.
  • Usulan tersebut masih diperdebatkan, karena pendekatan utama desain besar adalah komitmen dan konsensus berbagai stakeholder terkait, dan tidak hanya berisikan rencana aksi untuk pemerintah, namun juga untuk pihak non-pemerintah.
  • Sebagai perbandingan, dari kelima desain besar yang telah disusun DKI Jakarta, hanya 1 desain besar yang telah disahkan secara hukum, yaitu desain besar pertanian perkotaan dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan. Saat ini, desain besar tersebut telah diadopsi dalam Renja DKPKP.
  • Usulan lain yang disampaikan dalam diskusi adalah dibutuhkannya sebuah ruang/basecamp bagi seluruh tim penyusun untuk bekerja selama penyusunan desain besar.
  • Selain itu, pembentukan sebuah pusat informasi juga dibutuhkan untuk mempermudah pertukaran informasi dan pemantauan penyusunan maupun implementasi desain besar.

Menanggapi seluruh usulan tersebut, pihak KARINA akan menganalisis lebih lanjut hasil diskusi tersebut, dan mengundang kembali peserta dalam rapat-rapat kerja untuk melakukan finalisasi dokumen “Panduan Penyusunan Desain Besar di DKI Jakarta”.

IMG_9379 IMG_9378

Check Also

IMG_9495

Kunjungan Tim Sangga Buana (Babeh Idin)

Jakarta, 16 April 2019. Yayasan Sangga Buana hari ini melakukan kunjungan ke kantor Deputi Gubernur …