Home / Kegiatan / Pemaparan Konsep Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DKI Jakarta
RIPPDA (2)

Pemaparan Konsep Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DKI Jakarta

Jakarta, 12 April 2019. Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata (Budpar) menyelenggarakan rapat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta, seluruh Sudin Pariwisata dan Kebudayaan di DKI Jakarta, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian, untuk membahas progres penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DKI Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin oleh Deputi Gubernur Bidang Budpar tersebut, dilaporkan bahwa dokumen RIPPDA yang saat ini sedang disusun oleh Disparbud telah mencapai proses harmonisasi/review naskah akademis. Proses tersebut saat ini dikoordinasikan dan dikerjakan oleh Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Penyusunan dokumen RIPPDA telah dilakukan sejak tahun 2012, namun terhambat dalam proses penetapannya pada tahun 2016/2017 karena perlunya penyesuaian ulang isi dokumen terhadap Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait dengan isi substansi naskah akademis RIPPDA yang saat ini dalam proses review, Disparbud menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta. Naskah akademis RIPPDA tersebut telah menjelaskan visi, misi, target, rencana kegiatan, dan secara spasial menunjukkan lokasi-lokasi potensial pariwisata DKI Jakarta hingga tingkat kecamatan. Deputi Gubernur Bidang Budpar menyampaikan bahwa beberapa hal yang perlu didetailkan dalam RIPPDA DKI Jakarta, yaitu:

  1. Perlu disusunnya suatu cascading potensi pariwisata berdasarkan tingkatan wilayah administrasinya (kecamatan, kab/kota, atau provinsi). Hal ini untuk menghindari kesamaan ciri khas suatu wilayah, serta mempermudah penyusunan rencana kegiatan kepariwisataan di lokasi-lokasi tersebut.
  2. Perlu dibuat sebuah tayangan yang dapat menjelaskan konstelasi RIPPDA dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Rapat pembahasan naskah akademis RIPPDA selanjutnya akan diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019.

RIPPDA (3)

Check Also

Sesi MetroHUB dalam Isocarp World Congress 2019

Audiensi UN-Habitat

Jakarta, 12 September 2019. Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup …