Home / Kegiatan / Pertemuan Persiapan Revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta
renc aksi (2)

Pertemuan Persiapan Revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta

renc aksi (2) renc aksi (1)

Jakarta, 16 April 2019. Kedeputian Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mengadakan Pertemuan Persiapan Revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan persiapan revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta dengan pemangku kepentingan utama dipimpin oleh Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup didampingi oleh Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan dihadiri oleh: (i) Dinas Perumahan; (ii) Dinas Perindustrian dan Energi (DPE); (iii) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP); (iv) Dinas Lingkungan Hidup (DLH); (v) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR); (vi) Dinas Perhubungan; (vii) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan; (viii) ICLEI; (ix) Jakarta Berketahanan; (x) Vital Strategies;(xi) C40. Pertemuan didahului dengan pembukaan dari Deputi Gubernur dan dilanjutkan dengan paparan dari C40 dan DLH mengenai proses revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim. Paparan dilanjutkan dengan diskusi mengenai pemetaan awal pemangku kepentingan dalam proses revisi Rencana Aksi Perubahan Iklim serta langkah-langkah selanjutnya. Beberapa hal yang mengemuka dalam bagian-bagian kunjungan tersebut adalah: 1. Revisi RAPI Jakarta pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas rencana aksi mitigasi dan adaptasi yang telah diformulasikan pada tahun 2012 dengan fokus pada memprioritaskan dan mengakselerasi aksi-aksi yang memiliki kontribusi signifikan. Baseline inventarisasi emisi yang digunakan pada perencanaan 2012 adalah baseline 2005, sedangkan baseline yang akan digunakan untuk revisi sekarang adalah baseline 2010. Kegiatan ini akan didukung oleh C40 dan tim konsultan (Buro Happold & Jakarta Konsultindo); 2. Secara paralel perlu dilakukan dua upaya yang mencakup: a. Kajian dan formulasi aksi dengan tujuan utama mencapai target reduksi emisi 30% di tahun 2030. Bahkan jika mungkin merevisi target tersebut dengan angka yg lebih ambisius. b. Akselerasi aksi dengan memasukkan beberapa inisiatif berdampak signifikan ke dalam RKPD 2020. Tim C40 dan konsultan akan berusaha memformulasikan value addition terhadap KSD atau program yang sudah direncanakan untuk 2020 onwards. 3. Pemetaan stakeholder dikelompokkan ke dalam dua kategori besar : mitigasi dan adaptasi; 4. DLH diusulkan menjadi pemimpin dalam upaya pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam tugas, kewenangan dan inisiatif pemangku kepentingan lain; 5. Memasukkan BPTJ, BPPT, BUMD, BUMN (termasuk BUMN energi seperti PGN dan Pertamina) dan pelaku bisnis menjadi aktor pendukung aksi perubahan iklim; 6. Memasukkan PPID di setiap SKPD dan Diskominfotik menjadi bagian dari aktor amplifier dalam strategi komunikasi isu perubahan iklim. ICLEI siap menjadi amplifier untuk mitigasi dan adaptasi; 7. Memasukkan lebih banyak lembaga internasional seperti GGGI terkait climate financing/ green investment; 8. Menyelaraskan proses revisi RAPI untuk menjadi materi nominasi Gubernur untuk Chairmanship C40/ keanggotaan Steering Committee (dipimpin Bappeda dan TGUPP)

Check Also

IMG_9914

Diskusi Pojok Iklim: Green Growth and Sustainability

Jakarta, 15 Mei 2019.¬†Pojok Iklim merupakan kelompok kerja/forum yang dibentuk untuk mendukung Dewan Pertimbangan Pengendalian …