Home / Kegiatan / Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta
WhatsApp Image 2019-05-14 at 1.54.22 PM-2

Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Kualitas Udara DKI Jakarta

Jakarta, 14 Mei 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bekerjasama dengan Vital Strategy menyelenggarakan lokakarya dalam rangka penyusunan peta jalan (roadmap) pengelolaan kualitas udara DKI Jakarta. Peta Jalan tersebut disusun untuk mensinergikan rencana kegiatan para pemangku kepentingan terkait (pemerintah maupun non-pemerintah) hingga 2030.

Lokakarya tersebut dibuka oleh Deputi TRLH dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (BAPPEDA, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup/PKLH, Dinas Perindustrian dan Energi/DPE, Badan Pengelola Aset Daerah/BPAD, Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP, Dinas Bina Marga/DBM, Wilayah Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, Dinas Kesehatan/Dinkes, Dinas Perhubungan/Dishub, Diskominfotik, dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta/LLHD), Pelaku Industri (PT. Transportasi Jakarta, PT. PGN, PT. MRT), dan Yayasan terkait (Sekretariat Jakarta Berketahanan, DBM, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal/KPBB).

Berdasarkan World Air Quality Report tahun 2018, DKI Jakarta merupakan kota dengan polusi tertinggi di Asia Tenggara, yaitu dengan kadar polutan PM2.5 sebesar ~45 μg/m3. Angka tersebut tidak berbeda jauh apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran di 5 stasiun pemantau polusi udara milik Pemprov, yaitu ~40 μg/m3.

Merujuk pada standar kualitas udara dari US EPA (40 μg/m3), angka kadar pencemaran udara DKI Jakarta masuk dalam kategori di ambang batas. Sedangkan merujuk pada standar WHO (25 μg/m3), angka tersebut masuk dalam kategori sangat buruk. Di Indonesia, standar kualitas udara yang digunakan adalah PP 41/2009 dengan batasan maksimal 65 μg/m3.

Dinas LH menyampaikan bahwa beberapa sumber penyebab meningkatnya polusi udara adalah (i) pertumbuhan ekonomi, yang mana pembangunan berkorelasi positif pada peningkatan polusi udara hingga masa tertentu (kurva Kutznez); (ii) tingginya penggunaan alat transportasi; dan (iii) standar kualitas bensin yang belum optimal.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola kualitas udara di DKI Jakarta adalah:

  1. Pengelolaan data dan informasi yang belum optimal. (contoh: pengumpulan variabel data dan cara analisis data antarlembaga berbeda, belum tercapainya kuantitas dan kualitas alat pemantau polusi, belum tersedianya sistem evaluasi, dan lainnya)
  2. Belum sinergisnya kebijakan antarlembaga di DKI Jakarta maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemda sekitar DKI Jakarta. (contoh: belum optimalnya penerapan standar kualitas bensin, belum tersedianya peraturan mengenai kendaraan listrik, dan lainnya)

Dinas LH menargetkan bahwa ditahun 2025,  kadar polusi udara rata-rata di DKI Jakarta (PM2,5) per tahunnya berkurang menjadi 35 μg/m3, dan pada tahun 2030 menjadi 25 μg/m3.

 

WhatsApp Image 2019-05-14 at 1.54.21 PM-2 WhatsApp Image 2019-05-14 at 1.54.22 PM

 

Check Also

IMG_6577

Dialog Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Jakarta, 16 Mei 2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyelenggarakan Dialog Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam …