Home / Kegiatan / Diskusi Pojok Iklim: Green Growth and Sustainability
IMG_9914

Diskusi Pojok Iklim: Green Growth and Sustainability

Jakarta, 15 Mei 2019. Pojok Iklim merupakan kelompok kerja/forum yang dibentuk untuk mendukung Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim (DPPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam hal menjaring informasi dan gagasan mengenai upaya pengendalian perubahan iklim. Diskusi forum Pojok Iklim diselenggarakan secara berkala dengan pembahasan isu-isu perubahan iklim terkini. Tema Pojok Iklim kali ini adalah “Green Growth and Sustainability: Implementation for Resilient Indonesian Cities” .

Diskusi tersebut dibuka oleh Sekretaris Ketua DPPPI dan dihadiri 4 pembicara yaitu: (i) Oswar Mungkasa selaku Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH); (ii) Hayu Prabowo dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH SDA) Majelis Ulama Indonesia; (iii) Jalal dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability; dan (iv) Dicky Edwin Hindarto dari Yayasan Mitra Hijau. Selain itu turut hadir Soeryo Adiwibowo (Staf Ahli Menteri LHK) sebagai moderator dalam diskusi. Peserta lain yang hadir adalah dari berbagai institusi/lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan media.

Dalam diskusi tersebut, dibahas pengertian Green Growth atau Pertumbuhan Hijau, yaitu pertumbuhan yang tidak merusak lingkungan. Pertumbuhan hijau merupakan komponen ekonomi dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Green growth juga dikenal dengan istilah green economy (ekonomi hijau). Konsep pertumbuhan hijau dikembangkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat jangka panjang, dengan menunda kerusakan lingkungan melalui praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Tantangan utama aksi perubahan iklim adalah meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, agama berperan penting sebagai sumber inspirasi dan penggerak perilaku yang mendukung aksi ramah lingkungan.

LPLH SDA MUI sedang menerapkan program eco-rumah ibadah untuk mendukung gerakan perubahan perilaku umat beragama. Program eco-masjid merupakan yang pertama dilakukan dan sampai saat ini telah terdaftar 23 masjid dari seluruh Indonesia. Program eco-masjid bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran pelestarian lingkungan dengan menghemat penggunaan energi dan air, serta mengelola sampah. Dilakukan renovasi dan pemasangan alat-alat pendukung seperti sistem tadah air hujan, sumur resapan, dan lainnya. Selain hal fisik, materi khotbah masjid akan dihubungkan dengan pelestarian lingkungan.

Dari segi pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta memiliki Program Jakarta Berketahanan yang akan menjadi payung besar bagi berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalamnya. Program Jakarta Berketahanan ini juga mengupayakan pengarusutamaan proses berpikir yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta.

Lima fokus utama yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan ketahanan kota Jakarta, yaitu: (i) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan manajemen kota; (ii) Membangun budaya siap siaga untuk menghadapi berbagai guncangan; (iii) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui tata kelola air bersih, air limbah, dan sampah dengan lebih baik; (iv) Meningkatkan mobilitas dan konektivitas warga Jakarta; dan (v) Memelihara kohesi sosial warga Jakarta. Lima fokus tersebut nantinya akan dikerucutkan menjadi 3 [tiga] pilar dan 2 [dua] fokus pendukung. DKI Jakarta tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah) dalam menyusun strategi jakarta berketahanan.

Pada sektor swasta, citra penerapan bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan menjadi penting. Upaya penerapan bisnis tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (i) terpenuhinya kepentingan perusahaan; (ii) terlindunginya sumber daya manusia dan alam untuk kebutuhan masa depan; (iii) tersedianya sistem evaluasi yang jelas. Hingga saat ini, belum tersedia standar yang dapat mengklasifikasikan indeks “hijau” suatu praktik bisnis. Namun pada umumnya, apabila praktik bisnis tersebut telah mengadopsi 7 hingga 8 standar internasional, maka praktik bisnis tersebut masuk dalam kategori “hijau” atau telah memperhatikan keberlanjutan lingkungan (green business).

 

IMG_9920

Check Also

plan (2)

Diskusi Publik dengan topik “Aksi Anak Muda Dalam Ketahanan Kota”

Jakarta, 14 Juni 2019. Kedeputian Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan PLAN International …