Home / Kegiatan / Dialog Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
IMG_6577

Dialog Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Jakarta, 16 Mei 2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyelenggarakan Dialog Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam rangka mendiseminasikan hasil kajian BAPPENAS mengenai pemindahan IKN.

Acara dibuka oleh Menteri PPN/BAPPENAS dan menghadirkan 7 pembicara yaitu: (i) Wicaksono Sarosa, ahli tata ruang dari Yayasan Ruang Waktu; (ii) Ibnu Syabri, akademisi perencanaan wilayah dan kota dari ITB; (iii) Yayat Supriyatna, akademisi perencanaan wilayah dan kota dari Trisakti; (iv) Turro Wongkaren, antropolog dari FEB Universitas Indonesia; (v) Danny Hilman, ahli kebencanaan dari LIPI; (vi) Bernardus Djonoputro dari Ikatan Ahli Perencana/IAP; (vii) Soeleman Soemawinata dari Real Estate Indonesia/REI. Selain itu turut hadir Suryo Pratomo sebagai moderator. Peserta lain yang hadir adalah dari berbagai institusi/lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan media.

Menteri PPN/BAPPENAS menjelaskan latar belakang perlunya pemindahan IKN adalah: (i) tingginya konsentrasi dan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, terutama kawasan Jabodetabekjur; dan (ii) Perlunya pemerataan ekonomi ke arah Indonesia Timur.

Bapak Menteri melanjutakan bahwa saat ini sekitar 57% penduduk Indonesia (~150jt orang) terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi penduduk terbesar kedua berada di Pulau Sumatera, yaitu sekitar 21% (~57jt orang). Sedangkan pulau lain berada di bawah 8%. Besarnya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa berdampak pada kegiatan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa. Tercatat kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDRB Nasional adalah 58,5%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa juga yang tertinggi dengan 5,6% per tahunnya dibandingkan dengan pulau lain dengan rata-rata pertumbuhan 4,7% per tahunnya. Wilayah Jabodetabek sendiri memiliki ~10,5% (~25 jt orang) jumlah penduduk Indonesia, dengan kontribusi PDRB ~20% per tahunnya terhadap PDRB Nasional, dengan rincian ~15% dari Provinsi DKI Jakarta, dan ~5% dari wilayah bodetabek.

Konsekuensi lain dari tingginya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa adalah semakin berkurangnya daya dukung dan daya tampung. Sebagian besar wilayah Pulau Jawa sudah mengalami krisis ketersediaan air bersih, terutama untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain krisis air bersih, penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah jabodetabek lainnya ditandai dengan: (i) frekuensi banjir yang meningkat; (ii) turunnya permukaan tanah; (iii) pencemaran air sungai; dan (iv) kemacetan lalu lintas. Berdasarkan studi, hal tersebut menciptakan kerugian ekonomi mencapai 56 trilliun per tahunnya.

Fungsi IKN baru akan difokuskan untuk kegiatan pemerintahan dengan dukungan kegiatan perkotaan lainnya (contoh: Meetings, Incentives, Conference, Exhibitions/MICE) dan juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.

Adapun kriteria pemilihan lokasi IKN, yaitu:

  • Berada ditengah NKRI.
  • Memiliki luasan lahan±400 ribu Hadan sebagian besar dimiliki pemerintah atau BUMN/BUMD. Hal ini untuk meringankan pembiayaan pembebasan lahan.
  • Memiliki potensi bencana alam yang rendah.
  • Tersedia sumber daya air yang cukup.
  • Dekat dengan kota yang sudah berkembang agar dapat menggunakan infrastruktur utama yang telah tersedia (contoh: bandara dan pelabuhan).
  • Memiliki potensi konflik sosial rendah.
  • Memiliki perimeter untuk pertahanan dan keamanan

Sedangkan estimasi penduduk dari wilayah jabodetabek yang akan dipindahkan ke IKN adalah sebesar ±1,5jt orang, dengan komposisi:

  • 800 ribu pegawai dan keluarga pemerintah nasional (termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
  • 25 ribu TNI dan POLRI
  • 300 ribu pelaku kegiatan ekonomi
  • sisanya berasal dari kedutaan besar dan institusi/lembaga luar negeri.

Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN baru ±466 Triliun, dengan komposisi: (i) 36,6 T berasal dari APBN; (ii) 340,6 T dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (iii) 95 T dari skema kerjasama pemanfaatan dengan swasta.

Berdasarkan kajian BAPPENAS, beberapa kelemahan dari lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah: (i) jauh dari pelabuhan laut (±6 jam); (ii) ketersediaan sumberdaya air tanah terbatas; (iii) sebagian besar wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan; dan (iv) struktur demografi cenderung homogen (dominasi Suku Dayak). Sedangkan kelemahan dari lokasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah: (i) rawan banjir untuk wilayah yang dekat dengan hulu DAS; dan (ii) ketersediaan sumberdaya air tanah terbatas.

Menanggapi penjelasan Menteri PPN/BAPPENAS tersebut, Wicaksono Sarosa mennyampaikan bahwa Pemindahan IKN pada akhirnya adalah keputusan politis, sehingga apabila pemindahan jadi dilakukan, perlu dipastikan kontinuitas dukungan politis dan finansial pembangunan IKN tersebut dalam beberapa periode pembangunan kedepan (10 hingga 20 tahun).

Sementara itu, Yayat Supriyatna menyampaikan bahwa berdasarkan pembelajaran dari DKI Jakarta, IKN tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan fungsi desa atau kawasan sekitar IKN agar akses terhadap kegiatan ekonomi lebih merata.

Turro Wongkaren menambahkan bahwa faktor etnografi perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial. Dimanapun lokasi IKN, pelibatan masyarakat lokal dalam proses pemilihan dan pembangunan IKN menjadi penting. Sebagai informasi, ASN dari Jakarta mayoritas adalah suku Jawa dan beragama Islam. Kondisi etnografi di Provinsi Kalteng didominasi oleh suku Dayak dan Banjar, sedangkan Provinsi Kaltim didominasi oleh suku Jawa dan Banjar.

Dari segi kebencanaan, Danny Hilman menyampaikan bahwa Provinsi Kalteng relatif lebih aman daripada Provinsi Kaltim yang rentan terhadap gempa dan tsunami. Akan tetapi, kedua lokasi tersebut masih lebih aman dibandingkan DKI Jakarta.

Dari sektor swasta, terutama properti, IKN baru dengan estimasi jumlah penduduk sebesar 1,5jt merupakan peluang investasi yang menarik. Soeleman Soemawinata berpendapat bahwa tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah pembebasan lahan. Dukungan pemerintah dalam mengamankan lahan untuk permukiman akan menjadi insentif yang dibutuhkan oleh pelaku properti.

Pada akhir acara Menteri PPN/BAPPENAS menyampaikan bahwa Presiden terpilih RI akan menetapkan lokasi IKN pada tahun 2019.

IMG_9934

Check Also

allianz (1)

peluncuran program Tukar Sampahmu, Lindungi Dirimu

Jakarta, 17 Oktober 2019. Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Yuli Hartono …